MUNA BARAT,KABARTIME.COM— Pemerintah Kabupaten Muna Barat, Sulawesi Tenggara, mendesak Pemerintah Pusat dan PT Pertamina (Persero) untuk segera menambah alokasi kuota Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi. Kuota BBM yang dialokasikan saat ini dinilai jauh dari kebutuhan riil masyarakat, terutama untuk menopang kelangsungan sektor pertanian, perikanan, serta transportasi lokal.
Kondisi kritis tersebut disampaikan langsung oleh Bupati Muna Barat, La Ode Darwin, dalam kaji banding dan kunjungan kerja bersama Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi (Dirjen Migas) Kementerian ESDM, Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas), serta jajaran direksi PT Pertamina Patra Niaga di Muna Barat, Jumat.
La Ode Darwin mengungkapkan bahwa kelangkaan dan antrean panjang BBM di Muna Barat telah berlangsung selama tiga bulan terakhir. Situasi ini dipicu oleh pergeseran konsumsi masyarakat dari BBM non-subsidi ke BBM bersubsidi akibat kenaikan harga Pertamax dari Rp12.000 menjadi belasan ribu rupiah per liter.
“Kondisi ini sangat menyulitkan ekonomi masyarakat. Di tingkat pengecer, harga BBM bahkan tembus Rp17.000 hingga Rp20.000 per liter. Padahal, 80 persen penduduk Muna Barat adalah petani, dan terdapat sekitar 10.000 nelayan yang sangat menggantungkan hidupnya pada kepastian pasokan BBM,” kata Darwin.
Ia menambahkan, kelangkaan Solar turut memukul sektor pertanian yang sedang menghadapi musim kering. Para petani sangat membutuhkan Solar untuk mengoperasikan mesin pompa air demi menyelamatkan lahan persawahan mereka dari risiko gagal panen.
Darwin mengaku bahwa persoalan kelangkaan BBM sering kali luput dari kepedulian pemerintah daerah. Namun, setelah menyaksikan langsung dampak kelangkaan tersebut, ia telah dua kali mendatangi kantor Pertamina untuk mendengarkan keluhan masyarakat yang kemudian diperjuangkannya hingga ke pemerintah pusat.
“Karena jika minyak susah didapat maka otomatis berdampak pada masyarakat. Kemudian yang jual eceran 17 sampai 20 ribu akan menyulitkan ekonomi masyarakat. Apa lagi dengan situasi sekarang masyarakat sangat susah pak. Khususnya wilayah di kepulauan sana. Dampaknya harga ikan juga pasti naik karena biaya produksi mereka juga naik,” tuturnya.
Dalam kesempatan yang sama, Asisten II Bidang Perekonomian dan Pembangunan Setda Muna Barat, Bahar Budiman, memaparkan rincian ketimpangan yang tajam antara kebutuhan riil daerah dan kuota BBM yang diterima saat ini.
Bahar menjelaskan, untuk BBM jenis Pertalite, kebutuhan riil masyarakat mencapai 13.261.872 liter per tahun. Namun, kuota yang dialokasikan Pertamina hanya 4.016.000 liter per tahun atau baru memenuhi 30,3 persen kebutuhan, sehingga terjadi defisit sebesar 9.245.872 liter.
Untuk BBM jenis Solar subsidi, kebutuhan riil bagi sektor transportasi, mesin pertanian, dan armada nelayan mencapai 17.294.996 liter per tahun, sementara kuota yang tersedia hanya 2.507.000 liter per tahun atau memenuhi 14,5 persen kebutuhan, dengan defisit mencapai 14.787.996 liter.
Adapun BBM jenis Minyak Tanah, kebutuhan riil masyarakat Muna Barat diperkirakan mencapai 8.994.048 liter per tahun, sedangkan kuota dari BPH Migas sebesar 2.451.000 liter per tahun atau baru memenuhi 27,2 persen kebutuhan, sehingga mengalami defisit hingga 6.543.048 liter.
“Ketimpangan ini membuat para petani dan nelayan harus berebut solar subsidi dengan kendaraan angkutan umum. Akibatnya, banyak alat dan mesin pertanian tidak bisa beroperasi, serta nelayan tidak dapat melaut,” ujar Bahar Budiman.
Saat ini, distribusi BBM di Muna Barat hanya ditopang oleh lima titik pengisian yang terdiri dari SPBU, SPBN khusus nelayan, serta Pertashop.
Mendengar pemaparan mendalam dari Pemkab Muna Barat, Dirjen Migas Kementerian ESDM, Laode Sulaeman, menyatakan siap memberikan perhatian khusus terhadap wilayah Muna Barat. Ia menegaskan bahwa keluhan terkait pasokan BBM di Muna Barat telah menjadi prioritas Kementerian ESDM dan dipastikan ditindaklanjuti.
“Kami tidak perlu jauh-jauh datang ke sini kalau tidak menjadikan masalah ini sebagai prioritas,” tegas Laode Sulaeman.
Sejalan dengan hal itu, Kepala BPH Migas, Wahyudi Anas, menggarisbawahi pentingnya validasi data kebutuhan riil masyarakat guna mengurai disparitas harga serta menjamin penyaluran BBM bersubsidi seperti Pertalite, Solar, hingga Minyak Tanah maupun LPG agar tepat sasaran.
Untuk menekan antrean panjang di lapangan, BPH Migas mendorong Pemkab Muna Barat dan Pertamina Patra Niaga segera menjajaki skema kemitraan untuk menambah titik penyaluran baru.
“Antrean harian di SPBU tidak hanya menyita waktu, tetapi juga mengurangi produktivitas ekonomi masyarakat. Jika diperlukan titik tambahan untuk mengurai antrean, hal itu bisa dikoordinasikan melalui skema kemitraan,” kata Wahyudi Anas.
Dukungan penuh juga disampaikan oleh Direktur Utama PT Pertamina Patra Niaga, Alimuddin Baso, yang menegaskan pentingnya ketersediaan energi untuk menjaga ketahanan ekonomi warga. “Masyarakat tidak boleh kehilangan kesempatan bekerja, berproduksi, dan memenuhi kebutuhan hidup hanya karena tidak mendapat BBM yang cukup,” tutur Alimuddin.
Alimuddin memaparkan serangkaian langkah strategis yang disinergikan bersama BPH Migas dan pemerintah daerah. Selain kepastian kebijakan penambahan kuota BBM dari pemerintah pusat, Pertamina Patra Niaga mendorong perluasan akses melalui evaluasi lembaga penyalur serta peningkatan peran aktif Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) dalam mengawal rantai distribusi BBM bersubsidi. Mengingat keterbatasan dan tingginya biaya pengadaan BBM subsidi, pengendalian dan pengawasan di tingkat tapak dipastikan akan terus diperketat secara berkesinambungan.(red).
