MUNA BARATKABRTIME.COM– Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang digadang-gadang menjadi salah satu upaya pemerintah dalam meningkatkan kualitas gizi pelajar justru menuai sorotan di SMA Negeri 1 Napano Kusambi, Kabupaten Muna Barat (Mubar).
Protes tersebut dilayangkan pihak sekolah mengingat makanan yang disalurkan tidak memberikan rasa keadilan. Artinya MBG sudah datang terlambat, porsi yang disediakan malah sangat kurang bahkan jauh dari kata cukup, Kamis (11/6).
Dari total kebutuhan sebanyak 146 porsi untuk siswa, pihak Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Napano Kusambi hanya mampu menyalurkan 34 porsi. Artinya, sebanyak 112 siswa tidak memperoleh jatah makanan sebagaimana mestinya.
Tak hanya kekurangan jumlah, distribusi makanan juga mengalami keterlambatan. Jika biasanya makanan tiba sekitar pukul 08.00 WITA, kali ini pengantaran molor hingga mengganggu aktivitas sekolah yang tengah melaksanakan ujian semester.
Kepala SMA Negeri 1 Napano Kusambi, La Badi, mengungkapkan pihak sekolah sempat menahan siswa agar tidak langsung pulang demi menunggu makanan yang dijanjikan. Namun setelah dilakukan pengecekan, dapur SPPG diketahui masih dalam proses memasak dan bahkan masih melakukan pengadaan bahan baku pada pagi hari.
“Kami sangat menyayangkan kondisi ini. Pihak SPPG seharusnya mengetahui bahwa saat ini sekolah sedang masa ujian sehingga jam pulang siswa lebih cepat dari biasanya,” ujarnya.
Tidak hanya itu, La Badi juga menyoroti lemahnya koordinasi dan buruknya manajemen distribusi dari pihak SPPG yang telah membuat siswa menunggu dalam ketidakpastian. Padahal, program MBG seharusnya menjadi bentuk pelayanan yang tepat sasaran dan tepat waktu.
Disamping itu juga, La Badi menegaskan pihak sekolah tidak mempersoalkan apabila makanan memang tidak tersedia. Namun yang disayangkan adalah tidak adanya informasi yang jelas sejak awal sehingga sekolah kesulitan mengambil langkah antisipatif.
“Kita tidak menuntut harus selalu ada. Kalau memang ada, katakan ada. Kalau tidak ada, bilang tidak ada sejak awal. Supaya anak-anak tidak perlu menunggu dalam ketidakpastian,” ucapnya.
La Badi juga menyayangkan penyaluran MBG tidak mendahulukan anak sekolah malah di dahulukan para kader di desa. Padalah kader itu tidak kamana-mana.
“Kalau di dahulukan anak sekolah kan tidak mungkin seperti ini. Kan mereka juga tau kalau saat ini anak sekolah lagi tahap ulangan dan otomatis mereka cepat pulang”, keluhnya.
Atas dasar, La Badi mendesak agar dilakukan evaluasi menyeluruh terhadap pengelolaan program MBG di wilayah Napano Kusambi. Evaluasi tersebut dinilai penting agar kejadian serupa tidak kembali terulang dan hak-hak siswa sebagai penerima manfaat dapat terpenuhi secara optimal.
Sementara itu, Kepala SPPG Napano Kusambi, Salim membenarkan adanya kekurangan sebanyak 112 porsi di SMAN 1 Napano Kusambi. Namun ia menegaskan bahwa persoalan tersebut bukan disebabkan oleh kelalaian dapur SPPG, melainkan akibat keterlambatan pasokan bahan baku dari pihak ketiga atau mitra penyedia.
“Yang menyediakan bahan baku itu mitra. Ayam dan tempe terlambat diadakan sehingga berdampak pada proses produksi makanan,” jelas Salim saat dikonfirmasi.
Salim mengaku pihaknya telah mengetahui adanya potensi kekurangan pasokan sejak malam sebelum penyaluran. Berbagai upaya komunikasi dengan mitra penyedia bahan baku telah dilakukan, namun tidak mendapatkan respons yang memadai.
“Kami sudah menghubungi pihak penyedia sejak malam, tetapi tidak ada jawaban. Akibatnya pasokan bahan baku tidak tersedia sesuai kebutuhan,” katanya.
Salim menjelaskan bahwa setiap hari SPPG Napano Kusambi melayani sekitar 2.356 porsi makanan. Dari ribuan porsi tersebut, kendala kekurangan hanya terjadi di SMAN 1 Napano Kusambi. Namun kekurangan ini, sebenarnya pihak SPPG telah mengantisipasi secara mandiri. Hanya saja waktu yang tidak mendukung.
“Kami berusaha mencari kekurangan bahan baku dan menyiapkan makanan sesuai jumlah yang dibutuhkan. Tetapi ketika makanan siap, siswa sudah pulang lebih dulu. Akhirnya makanan yang tersisa kami bagikan kepada masyarakat,” ungkapnya.
Salim menambahkan bahwa mekanisme pengadaan bahan baku telah diatur secara berjenjang. SPPG hanya menyampaikan kebutuhan bahan baku kepada mitra untuk satu minggu ke depan, sementara tanggung jawab penyediaan berada di pihak mitra.
“Kami berharap ke depan mitra lebih disiplin dan tidak terlambat memasok bahan baku. Kalau bahan baku terlambat, tentu dapur juga kesulitan bekerja maksimal,” tutupnya.
Kasus ini menjadi alarm serius bagi pelaksanaan Program MBG di Muna Barat. Di tengah besarnya harapan masyarakat terhadap program tersebut, persoalan manajemen dan rantai pasokan dinilai harus segera dibenahi agar hak siswa untuk mendapatkan makanan bergizi tidak kembali terabaikan.
Merespons tudingan tersebut, La Ode Koso selaku Mitra SPPG Napano Kusambi angkat bicara. Ia membeberkan bahwa akar masalah bersumber dari ketidakpastian informasi operasi SPPG, karena sebelumnya sempat terhenti. Informasi operasi SPPG itu nanti hari senin namun pada waktu itu anggaran dari pusat yang terlambat turun, sehingga membuat para supplier (pemasok) di pasar ragu.
“Hari Senin itu sempat diputuskan dapur mau jalan atau tidak karena belum masuk uang di SPPG. Hari Selasa jam 4 sore baru ada kepastian. Akibatnya supplier agak kelabakan. Tidak mungkin kita tahan barang orang, apalagi belum ada kepastian mau dibayar atau tidak. Akhirnya barang seperti ayam dilepas (dijual) ke pasar oleh mereka,” jelas La Ode Koso.
Terkait manajemen distribusi yang mendahulukan sekolah lain dan kader, La Ode Koso menyebut hal itu sebagai kesalahan teknis akibat salah prediksi jadwal pulang sekolah.
“Kami tidak ada niat mengabaikan siswa SMA. Kondisinya saat itu murid TK, SD, dan SMP juga sementara ulangan. Kami berpikir siswa SMA pulangnya akan lebih lama (ketimbang sekolah dasar),” pungkasnya.
Kasus ini menjadi alarm keras bagi keberlangsungan Program MBG di Muna Barat. Manajemen rantai pasok dan kepastian anggaran dinilai harus segera dibenahi agar hak siswa untuk mendapatkan makanan bergizi tepat waktu tidak dikorbankan oleh kendala birokrasi. (red)
