MUNA BARAT, KABARTIME.COM – Pemerintah Kabupaten Muna Barat (Mubar), Sulawesi Tenggara, baru saja melaksanakan audiensi dengan jajaran Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP). Pertemuan strategis ini membuahkan hasil nyata berupa sejumlah komitmen pengembangan sektor kelautan dan perikanan di wilayah tersebut.
Bupati Mubar, La Ode Darwin, menjelaskan bahwa rombongannya diterima langsung oleh Wakil Menteri KKP, Laksamana TNI (Purn) Dr. Didit Herdiawan Ashaf, beserta jajarannya. Dalam pertemuan tersebut, pihak kementerian menyambut baik usulan pengembangan potensi kelautan dan perikanan yang ada di kawasan Selat Tiworo.
“Kebetulan Pak Wakil Menteri KKP pernah bertugas di Selat Tiworo. Jadi beliau memahami betul potensi besar kawasan tersebut. Hasil audiensi ini membuahkan beberapa kesepakatan penting,” ujar Darwin.
Salah satu poin utama hasil pertemuan adalah pengembangan Kampung Nelayan Merah Putih. Untuk tahun anggaran 2026, KKP secara resmi menetapkan lima lokasi di Mubar dengan total alokasi anggaran mencapai Rp23 miliar. Kelima desa tersebut meliputi Desa Lasama, Desa Bangko, Desa Tondasi, Desa Tanjung Pinang, dan Desa Latawe.
Ke depannya, Pemkab Mubar juga telah mengusulkan penambahan tujuh desa prioritas untuk program Kampung Nelayan Merah Putih pada tahun 2027. Desa-desa tersebut meliputi Pulau Pasipadangan, Desa Tasipi, Desa Gala, Desa Kangkunawe, Desa Pajala, Desa Pasipadangan, Desa Katela, dan Desa Mandike.
“Karena waktu untuk tahun ini sudah terbatas, tujuh desa tambahan ini dijanjikan masuk sebagai prioritas anggaran 2027,” tambahnya.
Selain program kampung nelayan, KKP juga menanggapi positif usulan pengembangan budidaya udang vaname. Awalnya, pemerintah daerah telah menyiapkan lahan seluas 360 hektare. Namun, untuk hasil yang lebih maksimal, pihak kementerian meminta agar ketersediaan lahan diperluas, diinventarisasi hingga kisaran 1.000 hingga 2.000 hektare.
Tak hanya sektor laut, Pemkab juga mengusulkan pengembangan budidaya air tawar. Pemerintah daerah telah menyediakan lahan seluas 20 hektar yang tersebar di beberapa desa wilayah daratan. KKP kemudian mendorong agar lahan tersebut ditingkatkan menjadi minimal 40 hektar untuk pembuatan kolam ikan lengkap dengan bibitnya, meliputi jenis patin, lele, nila, hingga kerapu.
“Ini tidak harus lahan pemerintah, lahan masyarakat yang dikelola kelompok (KUB) juga bisa. Hasilnya sepenuhnya untuk masyarakat. Wamen menjamin program ini akan diprioritaskan,” tegas Darwin.
Sebagai tambahan dukungan bagi para pelaku usaha, Pemkab Mubar juga mengajukan permohonan bantuan sebanyak 13 unit kapal tangkap nelayan berkapasitas 30 GT. Kapal-kapal ini rencananya akan disebarkan di lima kecamatan antara lain, Kecamatan Maginti, Tiworo Utara, Tikep, dan Kusambi.(red).
