MUNA BARAT,KABARTIME.COM— Pemerintah Kabupaten Muna Barat memfokuskan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan (APBD-P) Tahun Anggaran 2026 untuk percepatan pembenahan kawasan perkantoran Bumi Praja Laworo. Pernyataan tersebut disampaikan Bupati Muna Barat (Mubar) La Ode Darwin seusai menghadiri Rapat Paripurna Penyerahan Rancangan APBD-P Tahun 2026 di Kantor DPRD Kabupaten Muna Barat, senin (15/9/2026)
Darwin menegaskan, penataan kawasan perkantoran menjadi prioritas utama belanja daerah pada sisa tahun anggaran ini.
“Memang prioritas kita di APBD Perubahan Tahun 2026 ini adalah memaksimalkan penambahan anggaran untuk pembenahan kawasan perkantoran Bumi Praja Laworo,” ujarnya.
Secara teknis, alokasi anggaran penataan kawasan tersebut dibagi ke dalam dua pengerjaan fisik utama dengan total dana mencapai Rp8 miliar. Sebagian anggaran dialokasikan untuk pembangunan infrastruktur jalan di dalam kawasan perkantoran, sementara sisanya dikucurkan untuk pembenahan fisik gedung utama.
“Perkantoran itu kita alokasikan untuk pembentukan jalan dua ruas ke dalam dan jalan lingkar ke dalam, itu kurang lebih sekitar Rp4 miliar. Itu baru peningkatan atau perkerasan, nanti mungkin tahun depan baru kita anggarkan untuk diaspal,” tutur Darwin.
Adapun untuk gedung kantor pusat pemerintahan, Pemda Mubarmenganggarkan dana dengan besaran serupa.
“Sementara gedung Kantor Bupati itu kurang lebih sekitar Rp4 miliar untuk pembenahan dan lain-lain yang bisa dikerjakan serta diselesaikan sampai akhir tahun,” katanya menambahkan.
Pembangunan kawasan pusat pemerintahan ini dirancang secara bertahap. Darwin menargetkan kompleks perkantoran terpadu tersebut sudah dapat beroperasi penuh pada awal 2028 setelah penyelesaian tahap lanjutan pada tahun anggaran mendatang.
“Tahun depan kita sudah hitung untuk menjadi prioritas kita, yaitu penyelesaian Kantor Bupati dan Kantor DPRD. Sehingga badan jalan sudah jadi, kemudian nanti Kantor DPRD dan Kantor Bupati itu kita prioritaskan target selesai di akhir tahun 2027.
Sehingga Januari 2028 kedepan sudah bisa berkantor, Bupati dan DPRD berkantor di sana,” pungkasnya.(red).
