MUNA BARAT, KABARTIME.COM— Pemerintah Kabupaten Muna Barat (Mubar), Sulawesi Tenggara, terus bergerilya menggaet dukungan anggaran dan program strategis dari pemerintah pusat. Usai menyambangi sejumlah kementerian, Bupati Muna Barat La Ode Darwin kini menggelar audiensi khusus dengan Wakil Menteri Kelautan dan Perikanan (KKP) Laksamana TNI (Purn) Dr. Didit Herdiawan Ashaf di Jakarta Pusat pada Rabu, 29 Juli 2026.
Pertemuan tersebut menjadi langkah krusial Pemkab Mubar dalam memaparkan potensi besar sektor kelautan dan perikanan, sekaligus membeberkan berbagai kendala struktural yang membendung kesejahteraan masyarakat pesisir dan wilayah kepulauan di daerah tersebut.
Dalam pemaparannya di hadapan Wamen KKP, La Ode Darwin menegaskan bahwa sektor perikanan merupakan salah satu tulang punggung ekonomi daerah yang membutuhkan akselerasi dan intervensi langsung dari pusat.
“Sektor perikanan menjadi salah satu kekuatan ekonomi daerah yang perlu mendapat dukungan penuh dari pemerintah pusat melalui berbagai program strategis. Kami melihat ada keselarasan mutlak antara kebijakan nasional KKP dengan visi pembangunan Muna Barat,” ujar La Ode Darwin dalam pertemuannya di Jakarta Pusat, Rabu, 29 Juli 2026.
Salah satu poin utama yang disodorkan Pemkab Mubar adalah usulan program modelling dan replikasi tambak udang terintegrasi. Program prioritas KKP dalam mengembangkan budidaya udang modern berskala besar ini dinilai tepat untuk diterapkan di Muna Barat.
Pemkab Mubar secara spesifik menunjuk dua lokasi sebagai kawasan pengembangan, yakni Desa Lasama di Kecamatan Tiworo Kepulauan dan Desa Tondasi di Kecamatan Tiworo Utara.
Selain sektor pesisir, Mubar mengajukan pengembangan budidaya ikan darat tematik menggunakan kolam beton dan sistem pengolahan air otomatis di sejumlah desa. Teknologi ini diklaim mampu menampung kepadatan tebar hingga 60.000 benih per instalasi dengan konsep hemat air, sehingga dinilai sangat efektif untuk meningkatkan produktivitas budidaya ikan air tawar.
Tak hanya menyasar infrastruktur skala besar, Darwin juga menyuarakan persoalan mendasar para nelayan lokal yang masih terkendala keterbatasan alat tangkap modern. Guna meningkatkan produktivitas dan taraf hidup nelayan, Pemkab Mubar mengajukan bantuan pengadaan armada kapal nelayan modern.
Selain mengajukan usulan baru, Ketua DPD Golkar Sultra tersebut turut membeberkan progres pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP) di wilayahnya. Muna Barat telah mendapat alokasi pembangunan KNMP di lima titik lokasi dengan total anggaran mencapai Rp23 miliar.
Kendati demikian, Darwin berharap KKP dapat memberikan tambahan titik lokasi baru untuk KNMP di Muna Barat agar daya jangkau pelayanan dan peningkatan kesejahteraan kawasan pesisir dapat dirasakan lebih merata.
Audiensi ini dihadiri langsung oleh jajaran pejabat eksekutif dan legislatif Kabupaten Muna Barat yakni Sekretaris Daerah Mubar Ibrahim Rasimu, Kepala Dinas Perikanan dan Kelautan Sukarti Lykra, Kepala BKAD Al Imran, Sekretaris Bappeda Surachman, Kabag Prokopim LM. Syawal, serta Kabid Anggaran BKAD La Ode Irwansyah.
Kemudian Wakil Ketua I DPRD Mubar La Ode Aca, Wakil Ketua II DPRD La Ode Amin, serta para Anggota DPRD Mubar, Supu Alimin, La Swandi, Agung Darma, La Ode Harlan Sadia, La Insafu, Wa Mina, dan Hasmiati.
Menanggapi berbagai paparan dan proposal dari Pemkab Mubar, Wakil Menteri Kelautan dan Perikanan Laksamana (Purn.) TNI Didit Herdiawan Ashaf memberikan respons positif. Ia memastikan seluruh usulan Muna Barat masuk dalam catatan prioritas kementerian, seraya meminta pemerintah daerah untuk segera merampungkan proposal teknis dan data pendukung yang menjadi persyaratan setiap program.
Didit mengaku memiliki ikatan kenangan yang mendalam dengan Muna Barat saat ia masih bertugas sebagai perwira muda TNI Angkatan Laut.
“Tahun 1984 saya pernah ke sana. Jadi sama saja saya pulang kampung kalau di sana. Saya pernah menyelam di Pulau Mutiara (Kajuangin). Insya Allah kita akan bantu, yang penting dilengkapi data teknis dan proposalnya,” ucap Didit
Audiensi maraton ini menjadi bagian dari komitmen berkelanjutan Pemkab Mubar untuk membangun sinergi lintas lembaga dengan pemerintah pusat, guna menghadirkan program strategis yang mampu mempercepat transformasi ekonomi berbasis maritim di wilayah kepulauan Sulawesi Tenggara.(red).
