MUNA BARAT, KABARTIME.COM— Perjuangan Pemerintah Kabupaten Muna Barat dalam mengurai benang kusut kelangkaan bahan bakar minyak mulai membuahkan hasil. Menyusul koordinasi intensif yang dilakukan Bupati Muna Barat La Ode Darwin ke tingkat pusat, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral bersama instansi terkait dijadwalkan turun langsung ke lapangan guna meninjau kondisi distribusi BBM di wilayah pesisir Sulawesi Tenggara tersebut.
Berdasarkan agenda, tim gabungan yang terdiri atas Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi (Ditjen Migas) Kementerian ESDM, Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas), serta PT Pertamina Patra Niaga bakal melakukan kunjungan kerja ke Kabupaten Muna Barat (Mubar) pada Jumat (4/9/2026).
Kepastian kedatangan jajaran pejabat dari Jakarta tersebut disampaikan langsung oleh Bupati Mubar La Ode Darwin saat memimpin rapat koordinasi pemantapan persiapan kunjungan bersama jajaran dinas teknis di Laworo, Mubar, Selasa (1/9/2026).
“Insya Allah hari Jumat dijadwalkan ke Muna Barat. Ada Pak Dirjen, BPH Migas, dan Patra Niaga,” ujar Darwin.
Langkah jemput bola yang ditempuh pemerintah daerah dilatarbelakangi oleh tingginya keprihatinan atas krisis pasokan BBM yang melanda Mubar selama beberapa waktu terakhir.
Antrean kendaraan yang mengular hingga ratusan meter di Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) tidak lagi sekadar menjadi pemandangan harian, tetapi telah melumpuhkan denyut ekonomi lokal.Masyarakat, mulai dari petani, nelayan, hingga pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), kerap menghabiskan waktu berjam-jam hanya untuk mendapatkan alokasi BBM jenis Pertalite maupun Solar.
Ketimpangan antara pasokan dan kebutuhan riil masyarakat memicu lonjakan harga di tingkat eceran yang kian memberatkan daya beli warga.Menyadari keterbatasan kewenangan regulasi di tingkat daerah, Darwin memutuskan membawa langsung data dan jeritan masyarakat Mubar ke meja Kementerian ESDM di Jakarta.
Langkah tersebut dinilai krusial mengingat penetapan kuota, penetapan margin distribusi, hingga izin pembangunan infrastruktur BBM berada sepenuhnya di bawah kendali pemerintah pusat dan BPH Migas.
“Pemerintah daerah akan terus hadir dan memastikan setiap persoalan yang dirasakan masyarakat diperjuangkan sampai ke tingkat pusat. Kita ingin masyarakat Muna Barat mendapatkan pelayanan energi yang layak dan berkeadilan,” tegas Darwin.
Salah satu poin krusial yang bakal diuji di lapangan oleh tim pusat adalah evaluasi kelayakan penambahan unit SPBU baru. Pemkab Mubar mengusulkan dua titik strategis yang dinilai sangat mendesak untuk didirikan fasilitas pengisian bahan bakar, yakni Kecamatan Kusambi dan Kecamatan Barngka.
Di Kecamatan Kusambi merupakan salah satu Wilayah dengan tingkat mobilitas warga dan aktivitas perdagangan yang amat tinggi karena berdekatan dengan pintu masuk transportasi.
Sementara di Kecamatan Barangka merupakan wilayah penyangga jalur perlintasan antarwilayah yang selama ini mengalami kendala jarak tempuh cukup jauh menuju SPBU terdekat. Penambahan SPBU di kedua kecamatan tersebut diproyeksikan mampu memotong rantai distribusi yang terlalu panjang, mengurai konsentrasi penumpukan kendaraan di SPBU existing, serta menjamin pemerataan ketersediaan energi hingga ke pelosok desa.
Pemerintah Kabupaten Muna Barat menaruh harapan besar agar kunjungan kerja lintas instansi ini tidak berhenti pada taraf peninjauan normatif atau sekadar seremoni pengumpulan data. Hasil peninjauan lapangan diharapkan berlanjut pada eksekusi kebijakan riil, seperti penambahan alokasi kuota BBM bersubsidi serta percepatan izin investasi SPBU baru.
Respons cepat dari Kemenag ESDM dan Pertamina Patra Niaga ini setidaknya memberikan angin segar bagi kepastian tata kelola energi di Mubar. Hal ini sekaligus membuktikan bahwa diplomasi pembangunan yang proaktif dan terukur dari pemerintah daerah mampu menjembatani kendala regulasi demi kesejahteraan masyarakat di daerah.(red).
