MUNA BARAT, KABARTIME.COM — Bupati Muna Barat (Mubar) La Ode Darwin, terus berjuang membangun komunikasi dan kolaborasi intensif dengan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) demi menghadirkan bantuan alat tangkap nelayan modern. Langkah ini dilakukan sebagai bentuk perhatian Pemda Mubar untuk mendorong modernisasi armada tangkap nelayan di wilayah kepulauan sekaligus memacu peningkatan pendapatan masyarakat secara signifikan.
Sebagai respons atas usulan tersebut, Tim Direktorat Kapal Perikanan dan Alat Penangkapan Ikan, Kementrian Kelautan dan Perikanan (KKP) telah turun langsung melakukan verifikasi lapangan di Mubar sejak 18 Agustus. Kedatangan tim bertujuan meninjau kelayakan infrastruktur dermaga hingga kesiapan koperasi nelayan calon penerima bantuan kapal besi berkapasitas 30 GT.
Bupati Mubar melalui Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Mubar, Sukarti Lykra, menjelaskan bahwa verifikasi ini merupakan bentuk tindak lanjut dari evaluasi berkas usulan bantuan armada dan sarana prasarana perikanan modern.
“Tim dari KKP memastikan kondisi lapangan, mulai dari kelayakan dermaga penunjang hingga kesiapan koperasi nelayan di desa-desa yang diusulkan,” ujar Sukarti usai menemani tim Verifikasi dari kementrian KKP, rabu (19/8/2026).
Pemda Mubar mengusulkan tujuh desa sasaran untuk menerima bantuan kapal 30 GT tersebut. Tujuh desa tersebut tersebar di tiga kecamatan. Untuk Kecamatan Tiworo Utara ada tiga desa yakni Desa Santiri, Desa Tasipi, dan Desa Tiga.
Di Kecamatan Maginti ada Desa Bangko, Desa Gala, dan Desa Kangkunawe. Sementara di Kecamatan Tiworo Kepulauan hanya Desa Katela.
Sukarti mengaku bahwa persaingan untuk mengamankan armada ini terbilang sangat ketat pasalnya kata dia, KKP hanya memproduksi sekitar 50 unit kapal besi pada tahap awal secara nasional, sementara usulan yang masuk mencapai ratusan kabupaten dan kota.
“Jika Mubar berhasil mendapatkan porsi dari 50 unit tahap pertama ini, tentu ini menjadi capaian luar biasa dan rahmat bagi masyarakat nelayan kami, berkat pengawalan serta arahan langsung dari Pak Bupati Mubar, La Ode Darwin,” ungkapnya.
Kendati persaingan ketat dan terdapat tantangan tata kelola Koperasi Nelayan Mandiri Bersama (KNMB) di tingkat lokal yang masih membutuhkan pembinaan, pihak KKP tetap memberikan ruang pendampingan manajemen.
Tak berhenti di kapal 30 GT, Pemkab Muna Barat juga mengusulkan bantuan armada kapal fiber di bawah 5 GT lengkap dengan mesin dan alat tangkap untuk delapan kelompok KNMB lainnya. Pemerintah Daerah berharap proses verifikasi ini meloloskan Muna Barat sebagai penerima prioritas demi mengoptimalkan potensi laut dan meningkatkan kesejahteraan nelayan lokal.(red).
