MUNA BARAT, KABARTIME.COM– Praktek dugaan pungutan liar (pungli) mencuat di lingkungan SMA Negeri 1 Wadaga, Kabupaten Muna Barat (Mubar) Sulawesi Tenggara (Sultra). Sejumlah guru dan tenaga kependidikan (tendik) paruh waktu mengaku dimintai sejumlah uang hingga jutaan rupiah oleh oknum kepala sekolah dengan dalih pengurusan Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) serta penyerahan berkas ke Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Sulawesi Tenggara.
SPTJM tersebut merupakan syarat mutlak bagi pencairan gaji Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) paruh waktu. Dugaan pungli ini menyasar sedikitnya 13 orang tenaga honorer di sekolah tersebut, yang terdiri dari 5 orang guru dan 8 orang tenaga kependidikan.
Berdasarkan pengakuan salah satu guru PPPK paruh Waktu di SMA 1 Wadaga, yang tidak mau disebutkan namanya menyampaikan bahwa Dugaan Pungli oleh oknum Pelaksana tugas (Plt) kepala sekolah SMA Negeri 1 Wadaga, Kecamatan Wadaga, bermula setelah menerima surat dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Sultra terkait pengumpulan berkas SPTJM PPPK paruh waktu.
Guna memuluskan rencananya, oknum kepala sekolah diduga membuat grup WhatsApp khusus yang beranggotakan seluruh PPPK paruh waktu SMAN 1 Wadaga. Setelah grup terbentuk, oknum pimpinan sekolah tersebut melangsungkan panggilan grup yang diikuti oleh delapan orang tenaga PPPK paruh waktu.
Dalam percakapan telepon tersebut, oknum kepala sekolah membangun narasi yang mengiba demi memancing keprihatinan para honorer. Ia mengaku merasa sedih saat tiba di kantor dinas karena hanya dirinya yang membawa uang dalam jumlah terbatas. Ia lantas merinci kebutuhan uang yang diperlukan untuk pengurusan berkas tersebut di tingkat provinsi.
Sebelum permintaan uang berkas ini mencuat, para tenaga PPPK paruh waktu sebenarnya telah mengumpulkan uang transportasi sebesar Rp1 juta secara sukarela untuk biaya keberangkatan kepala sekolah ke Kendari. Pengumpulan uang transpor ini dilakukan meski kegiatan dinas tersebut semestinya sudah ditanggung oleh Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD).
Namun, pengumpulkan uang tidak berhenti di situ. Oknum kepala sekolah kembali meminta tambahan uang dengan nominal yang dipatok secara bervariasi ada Rp2,5 juta untuk tenaga PPPK Paruh Waktu dengan masa kerja baru, dan mencapai Rp3 juta per orang untuk tenaga PPPK Paruh waktu dengan masa kerja yang sudah lama.
Nominal yang dipatok tersebut memicu keberatan keras dari para guru dan tendik paruh waktu. Dalam komunikasi lanjutan, beberapa honorer sempat memohon agar besaran uang diturunkan menjadi Rp1,5 juta hingga Rp1 juta. Meski demikian, permintaan negosiasi tarif tersebut tak direspons oleh sang kepala sekolah.
“Kita merasa keberatan dengan nominal yang di patok oleh Kepsek. Kemudian kita minta diturunkan sampai Rp1, 5 juta hingga Rp 1 juta. Tapi oknum kepsek tidak menanggapinya”, katanya.
Merasa kecewa dan berat hati, sebagian PPPK paruh waktu awalnya berniat menolak pembayaran tersebut. Kendati demikian, tekanan psikologis dan rasa kebersamaan lantaran sejawat lain mulai menyetor, memaksa beberapa di antaranya untuk pasrah dan ikut menyerahkan uang.
“Awalnya kami tidak mau menyetor. Tapi kata teman-teman yang lain mereka sudah menyetor, makanya kami ikut menyetor. Waktu itu kami berempat menyetor total Rp3 juta,” ungkap salah seorang guru PPPK paruh waktu SMAN 1 Wadaga yang meminta identitasnya dirahasiakan demi keamanan.
Proses penyerahan uang tersebut diakui berlangsung tidak biasa. Oknum kepala sekolah enggan menerima uang tunai tersebut secara terbuka di ruang kerja atau area sekolah yang ramai.
“Awalnya dia tidak mau mengambil uang itu di ruang guru karena banyak orang. Makanya uang tersebut kami berikan langsung di dalam mobil pribadinya di halaman sekolah,” Ujarnya.
PPPK paruh waktu juga sempat di perlihatkan bukti Transfer dari teman-teman Kepsek dan di duga di jadikan referensi buat meyakinkan PPPK paruh waktu di wadaga.
Kemudian, dugaan uang yang diterima oleh Oknum untuk biaya penyetoran SPTJM dari PPPK Paruh waktu sebesar Rp 10 juta lebih. Beberapa honorer lainnya memilih membayar sesuai kemampuan keuangan mereka karena tak sanggup memenuhi patokan awal senilai Rp3 juta.
“Kalau dihitung uang terkumpul itu sekitar 10 juta lebih. Karena kita bayar tidak cukup Rp3 juta. Ada yang bayar Rp 5 Ratus ribu rupiah, ada yang membayar Rp1 juta,”katanya.
Penolakan ini berlatar belakang kondisi ekonomi yang mengimpit, mengingat honor bulanan para guru dan tendik paruh waktu terlambat dibayarkan selama enam bulan. Dari jangka waktu enam bulan tersebut, PPPK paruh waktu merasa hidup pas pasan karna tidak ada pemasukan. Bahkan ada PPPK paruh waktu yang punya utang untuk biaya kehidupan.
“Kita Terima gaji itu sebesar 9 juta rupiah. Tiba-tiba oknum oknum kepsek ini minta Rp3 juta lagi. Kita pasti keberatan. kalau misalnya kita PNS atau kita Terima 30 juta, wajar juga dia patok. Ini kasian hanya 9 juta, itu pun kita tunggu selama 6 bulan, “kesalnya.
Masalah tidak berhenti pada pungutan uang. Pasca mencuat dan meluasnya isu pungutan liar ini, para tenaga honorer mengaku mendapat tindakan intimidasi dan tekanan mental dari pihak pimpinan sekolah. Para tenaga honorer sempat dikumpulkan secara mendadak di dalam sebuah ruangan tertutup. Dalam pertemuan tersebut, oknum pimpinan sekolah diduga memberikan tekanan psikologis intensif karena menduga para honorer telah membocorkan praktik internal sekolah tersebut kepada pihak luar maupun awak media.
“Sebenarnya kita tidak permasalahkan itu uang tapi dia kumpul kita diruangan dan dia marahi kita karena informasi permintaan uang tersebut bocor. Bahkan dalam rapat tersebut kepala sekolah sempat melontarkan kata-kata kasar dihadapan PPPK Paruh waktu,”katanya.
Terkait Dugaan pungli tersebut, Pelaksana Tugas (Plt) Kepala SMAN 1 Wadaga, Muna Barat (Mubar), Asmaltifa, memberikan klarifikasi tegas terkait tuduhan dugaan pungutan liar (pungli) yang menyeret namanya. Ia membantah keras seluruh tuduhan tersebut dan menegaskan bahwa informasi yang disebarkan oleh oknum pegawai Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Paruh Waktu tidak sesuai dengan kenyataan.
Ia menceritakan kronologi kejadian yang sebenarnya. Peristiwa berawal saat dirinya sedang bersiap menggelar rapat di sekolah. Tiba-tiba, empat orang PPPK Paruh Waktu menerobos masuk ke dalam ruangan.
“Sebelumnya mereka mau masuk ruangan, saat itu ada rapat. Kebetulan saya masih bercermin di belakang pintu, tiba-tiba empat orang masuk. Mereka bilang mau masuk dulu, tapi saya arahkan untuk rapat. Setelah rapat, saya masuk ke mobil,” ujarnya.
Setelah menggelar rapat, Plt Kepsek ini berniat mau pulang dan masuk di Mobil pribadinya. Saat berada di dalam mobil dan sedang menyambungkan koneksi Bluetooth ponselnya, keempat orang PPPK Paruh Waktu tersebut kembali mendatanginya dan menahan mobilnya agar tidak segera pergi.
Dalam momen tersebut, Plt Kepsek sempat melarang mereka dan meminta agar mereka fokus bekerja dengan baik tanpa memberikan apa pun. Namun, keempat pegawai tersebut tetap memaksa untuk memberikan sejumlah uang sebagai bentuk ungkapan terima kasih atas bantuannya mengurus berkas.
“Mereka ngotot. Katanya untuk beli bensin saya, tidak seberapa sebagai ungkapan terima kasih. Saya tetap ngotot menolak dan tidak mau menerima pemberian itu, tapi mereka malah membuang barang (uang) itu ke dalam mobil,” ungkapnya.
Plt Kepsek mengaku secara tegas telah menolak dan memperingatkan mereka agar tidak memaksanya, karena ia tidak pernah meminta dan tidak ingin nama baiknya rusak. Uang yang dilemparkan ke dalam mobil tersebut berjumlah Rp1 juta.
“Saya bilang, Kalian paksa saya ini, saya tidak minta. Jangan sampai gara-gara ini saya rusak, saya tidak mau.Tapi mereka bilang tidak apa-apa. Tiba-tiba muncul berita itu. Berarti mereka menjebak saya,” tegasnya.
Selain menepis tuduhan menerima uang, Plt Kepsek juga meluruskan isu terkait grup WhatsApp yang dituding menjadi sarana koordinasi permintaan uang. Ia menjelaskan bahwa grup WhatsApp tersebut dibentuk murni untuk mempermudah komunikasi pengurusan berkas administrasi gaji PPPK Paruh Waktu yang memakan waktu hingga larut malam.
“Tidak ada tendensi lain bilang mau ini-itu, tidak ada. Semata-mata untuk koordinasi. Bayangkan, saya urus berkas mereka agar bisa gajian sampai tengah malam di Kendari. Orang lain pulang jam 1 malam, mereka belum pulang. Daripada telepon satu per satu, repot, makanya saya buatkan grup WhatsApp,” terangnya.
Ia menambahkan, logika tuduhan pungli tersebut sama sekali tidak masuk akal. Jika memang berniat meminta uang, ia tidak mungkin menolak mereka di dalam ruangan tertutup dan justru menolaknya di ruang terbuka.
“Kalau saya mau terima uang, untuk apa harus di ruang terbuka begitu sampai mereka mengejar-ngejar saya? Kalau di dalam ruangan kan tidak ada orang yang lihat,” tambahnya.
Terkait kabar yang beredar bahwa dirinya meminta uang sebesar Rp2,5 juta hingga Rp3 juta per orang, Plt Kepsek menegaskan hal itu sepenuhnya tidak benar. Uang yang dimaksud kemungkinan adalah uang Rp1 juta yang dipaksa dan dibuang ke dalam mobilnya.
“Tidak ada permintaan begitu. Tanya saja para paruh waktu di sana satu per satu, apakah benar saya mintai uang,” tegasnya.
Meski merasa difitnah dan dirugikan oleh pemberitaan media sosial mengenai dugaan pungli tersebut, Asmaltifa mengaku tidak berniat membawa persoalan ini ke jalur hukum atau memperpanjang masalah. Niat utamanya sejak awal hanya ingin membantu para pegawai.
“Pokoknya saya sabar saja. Saya tidak mau viral-viral, sudah selesai. Yang penting niat saya baik, saya sudah tolong orang dan menjalankan tugas dengan baik. Tapi kalau orang mau menghancurkan saya dengan cara begini, saya hanya meminta perlindungan dan berserah diri kepada Yang Maha Kuasa. Kita tidak lahir dengan jabatan ini, saya tidak mau merusak orang lain. Cukup saya bersabar,” pungkasnya.(red).
