MUNA BARAT, KABARTIME.COM— Wakil Ketua Komisi V DPR RI,Ridwan Bae melakukan kunjungan kerja di Kabupaten Muna Barat (Mubar) , Sulawesi Tenggara (Sultra) pada Sabtu (26/9/2026). Dalam kunjungan tersebut, Ridwan memboyong jajaran pejabat lintas kementerian, antara lain Sekretaris Jenderal Kementerian Transmigrasi RI Edi Gunawan, Direktur Pengembangan Kawasan Transmigrasi Elis Sampe Andi, serta Kepala Balai Wilayah Sungai (BWS) Sulawesi IV Kendari, Muhammad Harliansyah beserta tim teknis dan satuan kerja (satker) dan perencanaan. Kedatangan rombongan disambut hangat oleh Bupati Muna Barat La Ode Darwin bersama jajaran kepala organisasi perangkat daerah (OPD), camat, dan pemerintah desa setempat.
Salah satu titik lokasi yang ditinjau oleh rombongan Kunjungan Wakil Ketua Komisi V adalah meninjau langsung sumber mata air Fotuno Sangia yang terletak di Desa Sangia Tiworo, Kecamatan Tiworo Selatan. Peninjauan Mata Air Fotuno Sangia itu dilakukan untuk memastikan titik mata air guna pembangunan bendung serta kanal irigasi yang akan mengairi sawah di Desa Kasimpa Jaya dan Desa Barakah.
Langkah ini merupakan tindak lanjut langsung atas koordinasi dan keluhan yang disampaikan Bupati Mubar,La Ode Darwin terkait ketergantungan petani Kasimpa Jaya pada pasokan air hujan, yang menyebabkan minimnya intensitas hujan berakibat fatal pada produktivitas persawahan mereka.
Dalam Kunjungan tersebut, Ridwan Bae mengaku bahwa dia telah mendapatkan laporan dari Bupati Mubar terkait kekeringan puluhan hektar sawah di wilayah Kasimpa Jaya. Untuk mengurai masalah tersebut, Bupati Mubar aktif berkoordinasi dengan pemerintah pusat agar keluhan masyarakat bisa teratasi, sekaligus sebagai bagian dari upaya mewujudkan visi Muna Barat Menuju Liwu Mokesa.
“Penyebabnya apa? jangan cuma lihat kekeringan, yang kita lihat penyebabnya apa. Dia katakan bahwa kemungkinan barangkali adalah pengairan kurang bagus. Pengairannya tidak diarahkan dengan baik, tidak ada saluran, tidak ada bendung. Ia tidak ada bendungan seperti itu maksudnya,” ujar Ridwan Bae
Ridwan menegaskan bahwa dirinya sengaja mengundang BWS Sulawesi IV Kendari secara full team agar tim teknis dan perencana dapat memetakan potensi pembangunan bendungan dan saluran pengairan secara presisi.
“Saya undang Pak Kepala Balai, dan hari ini Kepala Balai datang secara full team. Ada satkernya, perencanaannya. Kepala Perencanaan pun kita panggil untuk melihat mungkin bisa enggak dibangun bendung di sini untuk mengairi sawah masyarakat. Begitu kira-kira. Sekaligus kita melihat kalau ada masalah masyarakat kita yang kering, apa yang kita pacu supaya bisa sedikit teratasi masalah-masalah mereka,” tambah Ridwan.
Sementara itu, Usai meninjau lokasi Mata Air Fotuno Sangia, bersama Wakil Ketua Komisi V DPR RI, Kepala BWS Sulawesi IV Kendari, Muhammad Harliansyah menyatakan pihaknya akan segera menyusun studi kelayakan guna mengukur sejauh mana potensi debit air untuk dialokasikan menjadi irigasi pertanian permanen.
“Kita sudah meninjau lokasi yang punya potensi sebagai sumber air, harapannya untuk irigasi begitu ya, untuk pertanian. Insya Allah nanti kita akan coba alokasikan perencanaannya dulu, kita coba kaji dulu sejauh mana nanti potensi dari sumber air itu,” kata Harliansyah.
Mengenai jadwal penanganan teknis dan konstruksi fisik, BWS menargetkan tahap awal kajian dan perencanaan dapat berjalan pada tahun anggaran mendatang.
“Untuk Perencanaan kita mulai anggara kan tahun 2027, insya Allah 2027.Nanti pekerjaan fisik akan di dikerjakan pada tahun 2028 kedepan.,” ujar
Meski demikian, BWS memberikan catatan bahwa kawasan sumber air tersebut memiliki tantangan legalitas dan tata ruang yang perlu dituntaskan terlebih dahulu sebelum pekerjaan konstruksi dimulai.
“Yang pasti karena itu ada di kawasan.Kalau memang itu nanti kawasan lindung, itu nanti kita coba lihat di tata ruangnya.Pertama itu dulu kita selesaikan dulu status lahan kawasan itu,”jelasnya.
Di samping mempersiapkan program jangka panjang, BWS Sulawesi Tenggara juga menyiagakan skema tanggap darurat sesuai arahan Kementerian PUPR untuk menekan perluasan lahan puso pada musim kemarau saat ini.
Guna menyiasati keterbatasan unit pompa milik BWS yang mana saat ini BWS hanya menyiagakan sekitar 50 unit pompa tersebar di seluruh kabupaten/kota se-Sulawesi Tenggara—pemerintah menerapkan pola kolaborasi dengan memanfaatkan pompa mandiri milik kelompok tani lokal.
“Seperti arahan Pak Menteri bahwa kekeringan khususnya di persawahan itu menjadi target kami untuk bisa ditangani. Jadi untuk kawasan Muna Barat ini salah satu metode penanganan bantuan kita karena keterbatasan pompa dari kami, dan kebetulan di Muna Barat ini pompa petani cukup banyak, sehingga metode penanganan bantuannya kami menyediakan BBM. Jadi ini bentuk kolaborasi antara petani sendiri dengan pemerintah,” papar Harliansyah.
Ia menambahkan, di kawasan Muna Barat terdata ada sekitar 60 unit pompa air milik petani yang siap difungsikan dengan dukungan alokasi bahan bakar dari BWS. “Kalau dari kami berharap kalau petani mempunyai pompa, itu yang bisa membantu penanganan kekeringan ini,” pungkasnya.(red).
