MUNA BARAT, KABARTIME.COM–Pemerintah Kabupaten Muna Barat (Pemkab Mubar) terus menunjukkan komitmen tinggi dalam mempercepat pembangunan daerah dengan mengambil langkah proaktif. Menyadari adanya keterbatasan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), Pemkab Mubar aktif melakukan aksi “jemput bola” demi mengamankan berbagai program prioritas dan alokasi anggaran dari Pemerintah Pusat.
Langkah strategis ini diambil guna membangun sinergi yang kuat antara pusat dan daerah sekaligus mengakselerasi pembangunan di berbagai sektor vital. Melalui Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP), Pemkab Mubar kini tengah mematangkan usulan tiga program strategis yang akan diboyong langsung ke Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) Republik Indonesia.
Untuk memastikan dokumen dan rancangan program tersebut matang secara teknis, Kepala DKP Mubar, Sukarti Lykra, bersama jajaran melangsungkan presentasi komprehensif di hadapan Bupati Muna Barat, La Ode Darwin.
Agenda yang berlangsung pada Jumat (3/7/2026) ini bertujuan untuk membedah kelayakan program sebelum dipaparkan di tingkat kementerian.
Dalam pemaparannya, DKP Mubar menggarisbawahi tiga usulan proposal strategis yang dinilai mampu mendongkrak sektor perikanan daerah, antara lain:
1. Proposal Permohonan Bantuan Budidaya Ikan Darat (Air Tawar) Tematik dengan Metode Bioflok. Rekayasa teknologi ini diharapkan mampu mengoptimalkan produktivitas lahan terbatas dengan efisiensi pakan yang tinggi.
2. Proposal Permohonan Bantuan Armada dan Alat Penangkapan Ikan. Ditujukan langsung bagi para nelayan tangkap guna memodernisasi peralatan dan meningkatkan jangkauan wilayah tangkap ekosistem laut Mubar.
3. Proposal Permohonan Program Budidaya Udang Berbasis Kawasan (BUBK).Sebuah konsep industrialisasi perikanan modern yang mengintegrasikan hulu hingga hilir secara berkelanjutan.
“Program ini merupakan salah satu bentuk pengejawantahan dari visi Astacita Presiden Republik Indonesia, khususnya dalam memperkuat ketahanan pangan nasional di sektor perikanan. Oleh karena itu, hari ini kami mempresentasikan ide-ide dan program kerja DKP, baik yang bersumber dari APBD maupun potensi intervensi dana bantuan dari APBN,” ujar Sukarti Lykra.
Sukarti menambahkan bahwa peta jalan sektor perikanan ini sangat selaras dengan visi-misi besar Bupati La Ode Darwin dalam memimpin Muna Barat selama lima tahun ke depan.
“Pak Bupati sangat intens dan memberikan perhatian serius terhadap ide-ide yang kami persiapkan. Program-program ini nantinya akan menyasar Kelompok Usaha Bersama (KUB) di desa-desa serta bidang yang dikelola oleh Kawasan Desa Mandiri Pangan (KDMP). Daerah kita memiliki potensi maritim yang luar biasa besar, dan jika dikelola dengan tepat, ini akan menjadi sumber baru bagi peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD),” tambahnya.
Mendengar paparan detail dari jajaran DKP, Bupati Muna Barat, La Ode Darwin, memberikan apresiasi penuh atas inisiatif dan kinerja cepat yang ditunjukkan. Dirinya langsung menginstruksikan langkah-langkah taktis agar program daerah dan target nasional dapat segera diselaraskan.
“Ini adalah ide program yang sangat bagus dan kontekstual dengan kebutuhan daerah. Melalui program-program ini, kita tidak hanya mendorong percepatan pembangunan infrastruktur perikanan, tetapi juga melakukan pemberdayaan ekonomi masyarakat secara langsung di tingkat akar rumput. Ini adalah modal kuat kita untuk mewujudkan ketahanan pangan, mengingat sektor perikanan adalah salah satu pilar potensi terbesar Muna Barat,” ungkap La Ode Darwin.
Usulan Program Strategis DKP Mubar | Target Sasaran Output yang Diharapkan antara lain adalah Budidaya Air Tawar (Bioflok) Kelompok Pembudidaya Ikan Darat Ketahanan pangan skala rumah tangga & efisiensi lahan. Bantuan Armada & Alat Tangkap Nelayan Tradisional / KUB Desa | Modernisasi alat tangkap & peningkatan volume produksi laut. Budidaya Udang Berbasis Kawasan (BUBK) Kawasan Pesisir / Potensi KDMP. Industrialisasi komoditas unggulan & peningkatan PAD.
Guna merealisasikan rencana besar ini, La Ode Darwin menekankan agar DKP Mubar bergerak cepat dan intens dalam membangun komunikasi dengan pihak kementerian terkait. Dirinya secara tegas memberikan tenggat waktu (deadline) selama satu minggu kepada DKP untuk merampungkan seluruh dokumen dan kebutuhan teknis.
Merespons instruksi tegas dari kepala daerah, pihak DKP Mubar menyatakan kesiapannya untuk bergerak cepat dalam menuntaskan hal-hal teknis yang menjadi prasyarat utama dari pihak kementerian.
“Sesuai arahan dan petunjuk dari Pak Bupati, kami sekarang harus bekerja all out untuk menyiapkan segala sesuatu yang menjadi tagihan teknis dari Kementerian. Kami harus memastikan kondisi lahan berstatus clear and clean , serta kesiapan administrasi kelompok masyarakat yang dibutuhkan sebagai calon penerima manfaat,” tegas Sukarti.
Sebagai langkah nyata jangka pendek, Sukarti membeberkan bahwa pihaknya akan segera melakukan koordinasi lintas sektor di tingkat desa demi percepatan data.
“Insya Allah, besok kami akan langsung menggelar rapat koordinasi dengan para Kepala Desa untuk menyiapkan seluruh komponen yang harus dipenuhi. Setelah semuanya rampung secara valid, kami akan segera bertolak dan menyampaikan presentasi resmi ini di hadapan pihak Kementerian Kelautan dan Perikanan,” pungkasnya.(red).
