MUNA BARAT, KABARTIME.COM— Pemerintah Kabupaten Muna Barat (Mubar) Sulawesi Tenggara (Sultra) mengambil langkah tegas untuk memastikan tidak ada lagi anak usia sekolah di wilayah tersebut yang terabaikan dari bangku pendidikan.
Melalui sinergi erat antara pemerintah kabupaten dan pemerintah provinsi, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dikbud) Mubar tengah menggalakkan pendataan masif untuk menjaring kembali anak-anak yang putus sekolah, tidak tamat jenjang pendidikan dasar maupun menengah, hingga anak-anak yang belum pernah mengenyam pendidikan formal sama sekali.
Kepala Dinas Dikbud Mubar La Samahu, menegaskan bahwa langkah ini merupakan bagian dari investasi jangka panjang sekaligus komitmen strategis kepala daerah dalam menekan angka pengangguran serta memutus rantai keterbatasan ekonomi.
“Prinsipnya, kami sekarang mendata dan akan mengajak kembali mereka. Jangan sampai anak-anak ini sudah ikut orang tuanya pindah secara diam-diam—misalnya pindah wilayah—namun namanya masih tercatat sebagai peserta didik di daerah asal,” ujar La Samahu saat ditemui, Rabu (11/11/2026).
Ia menjelaskan, persoalan validitas data kerap menjadi tantangan di lapangan. Berdasarkan uji petik yang dilakukan oleh pihaknya, sebagian anak yang tercatat dalam data statistik ternyata sudah tidak lagi berdomisili di Muna Barat.
Sebagian dari mereka telah mengikuti orang tua berpindah tempat kerja ke luar daerah seperti Kendari, Morowali, hingga Malaysia, namun nama mereka masih melekat di data pokok pendidikan daerah.
Kendati demikian, pemerintah tetap memetakan secara cermat anak-anak yang benar-benar berada di Muna Barat namun terkendala faktor ekonomi atau putus di tengah jalan. Bagi anak-anak dari keluarga prasejahtera atau menghadapi keterbatasan biaya, pemerintah berkomitmen memberikan intervensi nyata.
“Kami akan bantu. Pemerintah daerah bersama provinsi berkomitmen bahwa tidak boleh ada anak usia sekolah yang tidak bersekolah, terlebih bagi mereka yang terkendala anggaran,” tegasnya.
Dalam teknis pelaksanaannya, pendataan ini melibatkan kepala sekolah, guru, serta pemerintah desa melalui posko-posko penanganan tingkat, di mana setiap desa akan dikunjungi secara langsung untuk memastikan akurasi data anak yang tidak bersekolah.
La Samahu menambahkan, apabila di kemudian hari ditemukan anak yang enggan melanjutkan sekolah meski telah dijemput dan diimbau secara persuasif, pihak sekolah tetap berupaya memberikan solusi alternatif, salah satunya melalui program kesetaraan (Paket A, Paket B, dan Paket C).
“Tujuannya agar mereka tetap memiliki syarat mutlak untuk masa depan mereka. Jangan sampai kelak ketika ingin bekerja, mereka terkendala persyaratan administrasi yang mewajibkan ijazah SMA atau sederajat,” ujar La Samahu.
Langkah strategis ini sekaligus menjadi wujud nyata sinergitas antara kebijakan Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara di bawah kepemimpinan gubernur dan program prioritas bupati di tingkat kabupaten dalam memajukan kualitas sumber daya manusia di Muna Barat.(red)
