MUNA BARAT, KABARTIME.COM — Kepala Kejaksaan Tinggi Sulawesi Tenggara (Kajati Sultra), Dr. Sugeng Harianta, S.H., M.H., melontarkan kritik menohok terkait pola penyerapan anggaran dan pelaksanaan pembangunan di daerah.
Hal tersebut disampaikan saat memberikan arahan tata kelola pemerintahan dalam kunjungan kerja perdananya di Kabupaten Muna Barat. Acara tersebut dihadiri langsung oleh Bupati Muna Barat La Ode Darwin, Wakil Bupati Ali Basa, Anggota DPD RI La Ode Umar Bonte, Ketua DPRD Provinsi Sultra La Ode Tariala, Sekretaris Daerah, jajaran Forkopimda, para pimpinan OPD, instansi vertikal, hingga kepala desa, kepala sekolah, dan kepala puskesmas se-Kabupaten Muna Barat.
Dalam sambutannya, Sugeng menegaskan bahwa kehadirannya di Mubar digerakkan oleh ikatan batin dan silaturahmi sesama aparatur negara. Ia mengingatkan bahwa aparatur di ranah eksekutif, legislatif, maupun yudikatif telah dianugerahi amanah besar.
“Sebagai aparatur negara, kita telah diberikan kemewahan serta amanah oleh Allah SWT dengan tugas utama yaitu melayani masyarakat,” ujar
Di hadapan ratusan pejabat daerah yang hadir, Kejati Sultra ini kembali menyegarkan ingatan para pejabat atas amanat pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 mengenai tiga tujuan utama bernegara secara internal, yakni memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan melindungi segenap warga negara.
“Dalam konteks tata kelola pemerintahan daerah, perlindungan tersebut diwujudkan melalui pengentasan kemiskinan, penanganan kemiskinan ekstrem, penanganan stunting, serta penyelesaian berbagai persoalan mendasar masyarakat,” tuturnya.
Untuk mencapai target tersebut, mantan jajaran Kejaksaan Agung ini menekankan bahwa setiap pembangunan yang direncanakan pemerintah harus dikelola presisi melalui lima kerangka utama manajemen pembangunan yakni input, output, outcome, benefit, dan impact.
Secara khusus, Sugeng menyoroti fenomena klasik pelaksanaan proyek pembangunan yang kerap tertunda dan baru digenjot pada pengujung tahun. Ia mencontohkan pengadaan infrastruktur jalan atau fasilitas publik yang sejatinya telah disahkan dari awal tahun, tetapi kerap baru dieksekusi memasuki September atau Oktober.
“Dampaknya apa? Masyarakat hanya merasakan manfaat jalan dalam waktu singkat sebelum memasuki musim hujan yang berpotensi merusak fasilitas tersebut,” tegas Sugeng.
“Jika pembangunan dipercepat sejak pertengahan tahun, nilai tambah (benefit) dan kemanfaatannya dapat segera dirasakan oleh masyarakat secara optimal”tambahnya.
Tak berhenti di situ, Sugeng turut mengkritisi kebiasaan penyerapan anggaran yang habis pada aktivitas formalitas seremonial, seperti rapat koordinasi di hotel salah satunya pada program penanganan stunting.
“Anggaran yang besar seharusnya dialokasikan secara efektif langsung kepada sasaran, seperti pemberian nutrisi susu dan telur bagi anak-anak di lapangan, ketimbang dihabiskan untuk sewa ruang rapat dan penginapan,”ujarnya.
“Pembangunan tidak boleh hanya berorientasi pada penyerapan anggaran , melainkan harus memberikan dampak nyata berupa peningkatan kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan”, imbuhnya.
Guna membenahi celah tersebut, Kajati Sultra menegaskan pentingnya empat pilar tata kelola pemerintahan yang baik yakni akuntabel, transparan, efektif, dan efisien, yang seluruhnya wajib dilandasi integritas tinggi.
Integritas dinilai sebagai keselarasan antara ucapan dan perbuatan serta kesadaran bahwa jabatan merupakan bentuk ibadah.
Mengutip pesan moral Al-Qur’an Surah Al-Zalzalah ayat 7 dan 8, Sugeng memungkasi arahannya dengan pengingat spiritual kepada seluruh jajaran aparatur Pemkab Muna Barat.
“Sekecil apa pun perbuatan baik maupun buruk yang kita lakukan dalam menjalankan tugas, kelak pasti mendapatkan balasan. Saya berharap seluruh aparatur pemerintahan di Muna Barat dapat menjalankan tugasnya secara sungguh-sungguh demi kemajuan dan kesejahteraan masyarakat,”tukasnya.
Sementara Itu Bupati Mubar, La Ode Darwin, mengucapkan terimakasih atas masukan dan saran serta pencerahan terkait tata kelolah pemerintahan yang baik di Mubar. Dalam pembekalan tersebut, salah satu poin penting yang disoroti adalah ketepatan waktu pengerjaan proyek pembangunan fisik dan infrastruktur. Kegiatan fisik disarankan untuk dapat dimulai pada awal tahun anggaran agar hasil dan kemanfaatannya bisa segera dirasakan oleh masyarakat luas.
“Kami sangat sepakat bahwa kegiatan atau pengerjaan fisik seyogianya sudah berjalan di awal tahun, sekitar bulan Maret atau April. Jika baru dimulai di akhir tahun, tentu berisiko menimbulkan banyak kerugian dan pengerjaan tidak maksimal. Pembangunan jalan dan infrastruktur dasar lainnya harus diprioritaskan agar manfaatnya dirasakan publik,” ujarnya.
Selain ketepatan waktu, efisiensi anggaran juga menjadi fokus pembahasan. Pemkab Muna Barat berencana mengalihkan kegiatan sosialisasi atau rapat-rapat yang selama ini digelar di hotel ke lokasi yang lebih tepat sasaran.
Sebagai contoh, program penanganan stunting disarankan dipindahkan langsung ke desa atau lokasi terdampak, sementara anggaran konsumsi atau makan-minum dapat disalurkan dalam bentuk bantuan bahan pangan bagi warga yang membutuhkan.
“Ide ini sangat baik dan akan segera kami koordinasikan dengan para pimpinan OPD. Anggaran bisa lebih bermanfaat jika diarahkan langsung kepada masyarakat yang membutuhkan,” Pungkasnya.
