MUNA BARAT, KABARTIME.COM – Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dikbud) Kabupaten Muna Barat (Mubar), Sulawesi Tenggara, memberikan tanggapan resmi atas sorotan yang disampaikan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Lumbung Informasi Rakyat (LIRA). Sebelumnya, lembaga tersebut mempertanyakan urgensi penyelenggaraan pelatihan workshop Deep Learning di Kota Kendari di tengah kebijakan efisiensi anggaran daerah.
Kepala Dinas Dikbud Muna Barat, La Samahu, menegaskan bahwa pemilihan lokasi kegiatan di Kendari didasari pertimbangan teknis serta ketersediaan pemateri yang kompeten. Menurutnya, materi mengenai Deep Learning membutuhkan narasumber ahli dari Balai Guru dan Tenaga Kependidikan (BGTK) Provinsi Sulawesi Tenggara.
“Fasilitas kita di Muna Barat tidak memadai untuk memenuhi semua standar yang dibutuhkan oleh BGTK Provinsi Sultra. Gedung yang ada di Mubar tidak mampu menampung sekitar 200 lebih peserta, ditambah kelengkapan fasilitas teknis pemateri. Oleh karena itu, kegiatan terpaksa dilaksanakan di Kendari,” jelas La Samahu.
Selain kendala sarana prasarana, La Samahu menjelaskan keterbatasan jadwal narasumber menjadi faktor penentu. Pihak BGTK Sultra memiliki tugas membina tenaga kependidikan di 17 kabupaten/kota se-Sulawesi Tenggara, sehingga mobilitas narasumber sangat terbatas. Upaya Dikbud Mubar ini pun mendapat apresiasi dari BGTK Sultra karena Muna Barat menjadi daerah pertama yang responsif menyambut tahun ajaran baru.
La Samahu menekankan bahwa pelatihan ini memiliki nilai strategis mengingat sekolah akan segera memasuki tahun ajaran baru. Hal ini berkaitan dengan regulasi terbaru, yakni Permendikdasmen Nomor 13 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Permendikbudristek Nomor 12 Tahun 2024 tentang Kurikulum pada PAUD, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Menengah. Aturan tersebut secara resmi memasukkan pendekatan Deep Learning (Pembelajaran Mendalam) serta mata pelajaran pilihan Koding dan Kecerdasan Artifisial (Artificial Intelligence/KKA) ke dalam kerangka kurikulum nasional.
Pendekatan Deep Learning berfokus pada pemahaman konsep yang bermakna, kemampuan berpikir kritis, serta keterlibatan kognitif dan emosional peserta didik—bukan sekadar penuntasan materi atau hafalan. Adapun mata pelajaran KKA diimbau atau diwajibkan disediakan secara bertahap mulai Tahun Pelajaran 2025/2026.
“Sementara di Muna Barat, baru beberapa sekolah yang menerapkan pendekatan Pembelajaran Mendalam dan mata pelajaran KKA, yaitu sekolah-sekolah yang menerima dana BOS Kinerja tahun 2025 lalu,” ungkap La Samahu.
Workshop ini dirancang untuk memberikan pembekalan menyeluruh kepada kepala sekolah maupun guru agar transisi kurikulum berjalan optimal. Materi mencakup penguatan peran kepala sekolah dalam implementasi kurikulum utuh, pemahaman Dimensi Profil Lulusan, hingga kemampuan supervisi akademik untuk membedakan kelas yang sekadar ramai dengan kelas yang menerapkan pembelajaran mindful, meaningful, dan joyful.
Selain itu, peserta juga dibekali keterampilan Instructional Coaching, perencanaan berbasis data (ARKAS), manajemen transisi kebijakan guna meredam resistensi, serta peningkatan kompetensi guru dalam menyusun perangkat ajar berbasis HOTS dan mengintegrasikan teknologi modern.
“Melalui pelatihan ini, guru diharapkan mampu melaksanakan asesmen yang presisi serta mengintegrasikan teknologi modern di kelas, sehingga mutu pendidikan di Muna Barat dapat sejajar dengan daerah lain,” pungkas La Samahu.(red).
