MUNA BARAT, KABARTIME.COM— Pemerintah Daerah (Pemda) Kabupaten Muna Barat (Mubar) terus melakukan langkah strategis dan koordinasi intensif dengan pemerintah pusat. Upaya proaktif ini dilakukan agar alokasi gaji Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) dapat diambil alih sepenuhnya oleh pemerintah pusat.
Bupati Muna Barat, La Ode Darwin, mengonfirmasi bahwa langkah ini diambil demi menjawab keresahan terkait tingginya beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dalam menanggung penggajian tenaga PPPK.
Saat ini, Kabupaten Muna Barat masuk dalam daftar prioritas atau kategori zona merah oleh Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) dan Kementerian Keuangan (Kemenkeu). Hal tersebut terjadi lantaran porsi belanja pegawai di Muna Barat telah menembus angka 58% dari total APBD.
Namun, kondisi tersebut justru membawa titik terang dan kabar optimistis. Karena masuk dalam zona prioritas.
“Muna Barat berpeluang besar agar seluruh penggajian PPPK baik kategori paruh waktu maupun penuh waktu dapat ditanggung penuh melalui APBN mulai tahun 2027,” ujarnya.
La Ode Darwin menyampaikan bahwa jika skema pengalihan gaji PPPK ini berhasil disetujui pusat, kondisi fiskal daerah akan menjadi jauh lebih leluasa, khususnya dalam mendorong percepatan pembangunan infrastruktur.
“Dengan pengalihan anggaran gaji PPPK ke pemerintah pusat melalui APBN, beban APBD daerah akan berkurang secara signifikan. Dengan begitu, alokasi anggaran daerah yang ada bisa kita alihkan secara maksimal untuk pembangunan fisik infrastruktur dan peningkatan kesejahteraan masyarakat Muna Barat,” ujar La Ode Darwin.
Upaya koordinasi dengan kementerian terkait ini diharapkan dapat berjalan lancar sehingga memberi ruang hembus yang lebih lega bagi ruang fiskal dan postur anggaran daerah di tahun-tahun mendatang. (red).
