Muna Barat, Kabartime.com– Anggota DPR RI Ridwan Bae, bersama Kementerian PUPR yang diwakili Dirjen Bina Marga dan anggota Balai Sungai serta Balai Jalan Nasional wilayah IV, meninjau langsung sejumlah irigasi di Kabupaten Muna Barat (Mubar), diantaranya,Irigasi Lawada, Irigasi Kambara, Irigasi Katangana satu dan Katangana dua. Selain meninjau beberapa titik irigasi itu, pihak Kementerian PUPR juga meninjau beberapa desa yang ada di Kecamatan Tiworo Utara. Kedatangan tim kementrian PUPR dan Anggota DPR-RI ini di sambut baik Pj Bupati Mubar, La Ode Butolo bersama pimpinan OPD.
Anggota DPR RI, Sekaligus Wakil Ketua Komisi V, Ridwan Bae menyampaikan bahwa kehadiran Dirjen Bina Marga serta para anggota Balai IV Sultra, atas permintaan Komisi V DPR RI untuk memastikan irigasi Lawada, Kambara, dan Katangana, menjadi urusan kewenangan pusat. Namun untuk mewujudkan itu pihaknya akan mempelajari dulu kontruksi teknisnya.
“kontruksi teknis beberapa irigasi ini kita pelajari dulu, apa kah layak menjadi urusan kewenangan pemerintah pusat. Insya Allah, tahun 2025 nanti akan menjadi prioritas berdasarkan usulan komisi V DPR RI, katanya.
Wakil ketua Komisi V ini juga menyampaikan, salah satu syarat agar irigasi di Mubar menjadi kewenangan pusat adalah kesiapan lahan harus mencapai 3000 Hektar”, kata Ridwan.
Selain meninjau beberpa irigasi, kementerian PUPR dan Anggota DPR-RI ini juga meninjau sejumlah desa di wilayah pesisir Kabupaten Muna Barat. Desa yang di kunjungi adalah, Desa Tiga, Mandike dan Maginti kecamatan Tiworo Utara.
Kunjungan tersebut dilakukan dalam rangka memastikan kesiapan rencana pembangunan break water atau pemecah ombak. Khusus di Pulau Bangko, rencananya akan dibangun jalan Titian konstruksi beton.
“Berdasarkan rencana program pembangunan dari kementrian itu ada enam desa, namun saat ini hanya tiga desa yang bisa di jangkau. Salah satu tugas saya sebagai anggota DPR RI dari Sultra, mendorong laju pertumbuhan pembangunan di daerah ini. Namun, juga perlu dukungan dari pemerintah provinsi, kabupaten, sehingga perputaran ekonomi cepat,”tuturnya.
Sementara itu Pj Bupati Mubar La Ode Butolo, sangat berterima kasih atas atensi pemerintah pusat dan anggota DPR RI terhadap kemajuan pertumbuhan pembangunan Mubar. Pihaknya akan memfasilitasi segala kebutuhan berdasarkan kewenangan pemerintah kabupaten.
“Kalau menyangkut hajat hidup masyarakat Mubar, saya akan berikan pelayanan semaksimal mungkin. Pemkab Mubar, wajib menjemput dan mendorong program-program pemerintah pusat untuk kesejahteraan masyarakat,”tandasnya.
Terkait program yang ditawarkan pihak kementerian PUPR tersebut seperti rencana pembangunan break water dan rencana pembangunan irigasi tambahnya sudah siap Detail Engineering Design (DED) sejak tahun 2019. Jadi tinggal menunggu dokumen Amdal.
“Sudah lama direncanakan. Nanti tahun ini baru ditindaklanjuti. Kita hanya menyiapkan Amdal. Kalau AMDAL sudah rampung kita akan ajukan pembangunan fisik dipusat untuk tahun anggaran 2025 nanti,”terang, La Ode Butolo.
