MUNA BARAT, KABARTIME.COM–Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Muna Barat (Mubar) secara tegas melontarkan kritik tajam terhadap arah kebijakan pemerintah daerah dalam sektor ekonomi kreatif. Hal tersebut diungkapkan oleh Ketua Komisi II DPRD Mubar, Agung Darma, dalam kegiatan Focus Group Discussion Rapat Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Induk Pengembangan Ekonomi Kreatif Kabupaten Mubar, di Caffe Resto zz, senin (26/10/2026).
Agung menyoroti minimnya intervensi kebijakan pemerintah daerah terhadap pelaku usaha lokal. Menurutnya, pertumbuhan ekonomi kreatif di Mubar tidak akan bisa berjalan maksimal apabila kepala dinas dan seluruh pemangku kepentingan tidak aktif serta tidak dibarengi regulasi yang jelas. Ia mencontohkan potensi daerah seperti kerajinan tangan hingga produk lokal yang tidak diintervensi dengan kebijakan afirmatif dari pemerintah.
Kritik pedas tersebut dipertegas dengan menyoroti kinerja kepemimpinan yang dinilai berjalan tanpa program yang berdampak langsung dan menonjol bagi masyarakat luas.
“Kan sejauh ini sudah dua tahun yang kita urus hanya fauna ini kita ini, Kabupaten Muna Barat ini, urusan ayam, urusan kambing, tapi kan tidak sukses urusan itu,” ujar Agung Darma di hadapan para peserta FGD.
Ia memaparkan contoh nyata di lapangan terkait persoalan komoditas peternakan, seperti telur ayam lokal yang ditolak di pasaran akibat peternak tidak profesional dan tidak adanya intervensi harga maupun regulasi pengamanan pasar dari pemerintah daerah.
Tanpa adanya aturan baku atau Peraturan Bupati yang spesifik, para pelaku usaha lokal dipastikan akan terus merugi dan produk mereka sulit bersaing.
Lebih lanjut, Agung menekankan bahwa penyusunan Rancangan Peraturan Daerah ini merupakan inisiatif penting untuk menciptakan wadah dan payung hukum yang kuat. Namun, regulasi tersebut harus ditindaklanjuti secara spesifik melalui kebijakan yang selaras dengan kebutuhan masyarakat.
Ia juga mengingatkan agar kedepannya sektor usaha ekonomi produktif kreatif dapat digenjot secara masif melalui kolaborasi lintas Organisasi Perangkat Daerah, mulai dari Dinas Pariwisata, Dinas Kepemudaan dan Olahraga, Dinas Perindustrian, hingga Dinas Sosial.
Tanpa adanya sinkronisasi dan keberpihakan kebijakan yang nyata dari pemerintah daerah, berbagai peraturan daerah yang dirancang dikhawatirkan hanya menjadi dokumen tanpa implementasi yang berujung pada kegagalan dalam mendongkrak Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Muna Barat.(red).
