MUNA BARAT,KABARTIME.COM– Anggota DPR RI, Jaelani, menggelar sosialisasi penyaluran pupuk bersubsidi tepat sasaran yang ditujukan kepada Perwakilan Pengecer Tingkat Desa/Kelurahan (PPTS) di Kabupaten Muna Barat. Sosialisasi tersebut merupakan wujud komitmen Jaelani dalam memperjuangkan kebutuhan petani, terutama terkait ketersediaan pupuk bersubsidi.
Ia menekankan bahwa pupuk adalah kebutuhan vital bagi petani, sehingga penyalurannya harus dipastikan tepat sasaran.
“Saya akan memastikan tidak ada lagi kendala berarti dalam proses penyaluran pupuk bersubsidi. Petani dapat memanfaatkan kuota pupuk yang tersedia sesuai alokasi yang ditetapkan, sehingga produktivitas pertanian di Muna Barat dapat terus meningkat,”kata Jaelani usai menggelar sosialisasi penyaluran pupuk bersubsidi ke PPTS bersama PT Pupuk Indonesia di Balai desa Kasimpa jaya, Kecamatan Tiworo Selatan, Mubar, senin (13/10/2025).
Anggota Komisi IV DPR RI ini juga menyampaikan bahwa sosialisasi ini merupakan bagian dari rangkaian berbagai agenda yang telah di lakukan selama ini demi mewujudkan Sulawesi Tenggara sebagai lumbung pangan nasional.
Sebagai wakil rakyat di tingkat pusat, Politisi PKB ini bertekad menjadi jembatan antara program pemerintah pusat dan aspirasi masyarakat di tingkat bawah.
“Pada prinsipnya, kita sedang berikhtiar untuk menjadikan ekonomi petani tumbuh dengan cara meningkatkan komoditas, memaksimalkan alsintan, memaksimalkan komoditas bibit, serta memaksimalkan distribusi pupuk yang tepat sasaran,” jelasnya.
Upaya ini, menurut Jaelani, sudah mulai dijalankan dan akan terus diupayakan secara konsisten.
“Ini kita sudah mulai jalankan dan kita istiqomah, mudah-mudahan tahun depan kita tetap konsisten, sehingga kita bisa proyeksikan bahwa Sulawesi Tenggara bisa jadi lumbung pangan nasional,” tambahnya.
Secara khusus, Jaelani menyoroti potensi Kabupaten Muna Barat, di mana pemerintah daerah dinilai memiliki perhatian besar terhadap sektor pertanian, perikanan, dan kelautan. Ia menekankan pentingnya kolaborasi antara pemerintah pusat dan daerah untuk mencapai tujuan tersebut.
“Yang mesti kita lakukan adalah berkolaborasi, dan kita melihat Pemda Mubar sangat terbuka,” katanya.
Ketua DPW PKB Sultra ini juga mengungkapkan bahwa banyak program dari pemerintah pusat yang berorientasi pada kesejahteraan petani dan nelayan. Oleh karena itu, Ia berkomitmen untuk terus mengawal program-program tersebut agar dapat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat Sulawesi Tenggara, khususnya di kabupaten Mubar.
Sementara itu, Bupati Muna Barat, La Ode Darwin, mengapresiasi inisiatif Jaelani dalam upaya memastikan pupuk bersubsidi tepat sasaran. Ia menekankan pentingnya sinergi antara Pemda Muna Barat dan perwakilan rakyat di pusat.
“Kami berharap, dengan adanya sosialisasi dan pendampingan ini, masalah kelangkaan atau salah sasaran pupuk dapat diminimalisir. Petani di Muna Barat harus mendapatkan hak mereka secara penuh,” tegas La Ode Darwin.
Perwakilan dari PT Pupuk Indonesia memberikan penjelasan teknis mengenai tata cara penebusan pupuk bersubsidi, termasuk penggunaan Kartu Tani dan sistem digital yang berlaku.
General Manager PT Pupuk Indonesia wilayah Sulawesi, Maluku dan Papua, Wisnu Ramadhani menyampaikan jatah pupuk bersubsidi di kabupaten Mubar sebanyak 800 ton untuk tahun 2025. Namun Dari 800 Ton tersebut, Serapan Pupuk bersubsidi di kabupaten Muna Barat (Mubar) sangat rendah yakni di bawah 50 persen
“Tadi saya sampaikan datanya 34 persen. Jadi masih rendah untuk di Mubar,” kata wisnu.
Mengenai rendahnya serapan pupuk tersebut Kadis Pertanian Mubar, Nestor Jono mengaku telah menyiapkan solusi. Pihaknya bersama DPMD Mubar akan berkoordinasi dengan para kepala desa agar biaya tebusan pupuk subsidi bisa di tuntaskan.
“Kita akan rapat dengan kepala desa untuk membahas penebusan pupuk subsidi tersebut dengan skema pembayaran menggunakan dana ketahanan pangan, nanti selesai panen baru di kembalikan uangnya,” pungkasnya.(red/kabartime.com).
