MUNA BARAT, KABARTIME.COM – Bupati Muna Barat, La Ode Darwin, secara terbuka menantang pihak-pihak yang merasa tersinggung dengan pernyataannya mengenai “perampok APBD” pada masa kepemimpinan tahun 2023 dan 2024 lalu. Darwin menegaskan kesiapannya untuk berdiskusi langsung dan membeberkan data Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) jika ada oknum yang merasa terusik dengan ucapannya.
“Kalau ada yang tersinggung dengan kalimat Perampok APBD suruh ketemu saya,” ujar Darwin dengan nada tegas.
Ia bahkan mengajak pihak-pihak tersebut untuk berdiskusi secara transparan mengenai pengelolaan keuangan daerah.
Darwin menjelaskan bahwa definisi “perampok” yang ia maksud merujuk pada tindakan mengambil keuntungan untuk kepentingan pribadi atau kelompok, tanpa mempedulikan kesejahteraan masyarakat Muna Barat.
Ia menyoroti sejumlah masalah krusial yang diwarisi dari kepemimpinan sebelumnya, termasuk proyek pembangunan jalan yang mangkrak dan beberapa kasus yang kini tengah ditangani oleh Kejaksaan.
“Itulah yang saya maksud bahwa ada kepentingan-kepentingan yang tidak memikirkan daerah dan mementingkan kepentingan pribadi dan kelompok,” tegas Darwin.
Menurutnya, kondisi keuangan daerah saat ini sangat terbebani akibat kebijakan yang diambil para pemimpin sebelumnya. Ia berpendapat bahwa jika pengelolaan keuangan dilakukan dengan baik sejak awal, stabilitas finansial Muna Barat akan jauh lebih terjaga.
“Memang beban kepemimpinan kami ini berat. Tapi kalau ada yang tersinggung dengan pernyataan ‘Perampok’ itu, suruh ketemu saya, supaya saya bukakan datanya bahwa kamu ini kenapa tahun 2023 kau buat begini dan 2024 kau buat begini,” tantang Darwin.
Menanggapi potensi kritik terhadap pemerintahannya saat ini, Darwin menegaskan bahwa ia bersama Wakil Bupati Ali Basa baru menjabat selama tujuh bulan dan telah mewarisi utang yang besar.
“Kalau mau salahkan saya kan tidak mungkin kan. Kita dengan Pak Ali Basa ini baru tujuh bulan menjabat. Kemudian kita masuk, utang itu sudah besar,” jelasnya.
Darwin juga memaparkan data terkait belanja pegawai. Ia menyebutkan bahwa pada tahun 2021 dan 2022, belanja pegawai masih di bawah Rp 150 miliar, menyisakan sekitar Rp 200 miliar untuk belanja publik. Namun, pada tahun 2023, terjadi peningkatan signifikan akibat kebijakan penambahan Tunjangan Penghasilan Pegawai (TPP) dan kebijakan lain yang dinilai tidak mempertimbangkan keberlanjutan keuangan daerah.
“Harusnya kan sudah dihitung ini, Pak, bahwa ke depan kira-kira bagaimana. Tapi Ini kan tidak ada perencanaan keuangan yang matang,” kritik Darwin.
Ia kembali menegaskan kesiapannya untuk membuka data dan berdiskusi.
“Jadi kalau ada yang tersinggung, suruh ketemu saya supaya kita buka-bukaan. Ini daerah ini jadi seperti ini atas ulah siapa. Termasuk dibebankan utang kota tahun 2025,” tegasnya.
Darwin mengaku sangat kecewa dengan kebijakan yang diambil oleh kepemimpinan sebelumnya. “Sebenarnya saya marah betul dengan kebijakan tersebut. Kita ditinggalkan masalah sementara mereka hanya memikirkan kepentingan sesaat. Mereka tidak memikirkan keberlanjutan,” ungkapnya.
Sebagai penutup, Darwin menegaskan visi jangka panjangnya bersama Ali Basa untuk pembangunan Muna Barat.
“Kita ini menjabat selama lima tahun, Pak, tapi saya sudah memikirkan kondisi tahun 2027 bagaimana dan 2028 bagaimana. Perencanaan keuangan daerah ini tidak hanya berlaku satu tahun. Tapi kita dengan Pak Ali Basa itu memikirkan selama lima tahun,” pungkasnya. (Red/kabartime.com).
