Muna Barat, Kabartime.com – DPRD Muna Barat (Mubar) menyoroti ketertutupan Pemerintah Daerah (Pemda) terkait alokasi Dana Hibah sebesar Rp 23 Miliar. Anggaran tersebut dinilai tidak transparan karena tidak disertai rincian yang jelas.
Ketua Komisi III DPRD Mubar, La Ode Harlan Sadia, mengungkapkan bahwa pihaknya telah berulang kali meminta rincian dana hibah tersebut, namun Pemda Mubar belum memberikan informasi yang memadai.
“Saya minta Belanja sosial, Belanja Hibah, mana rinciannya? Bukan uangnya Bapak-bapak ini dan bukan uangnya kita juga. Ini uangnya rakyat,” tegas Harlan Sadia dalam rapat Pembahasan Kebijakan Umum Perubahan Anggaran (KUPA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Perubahan Tahun Anggaran 2025, di kantor DPRD Mubar pada kamis (4/9/2025).
Politikus PDI Perjuangan ini juga menekankan pentingnya transparansi terkait anggaran hibah tersebut.
“Kita ini wakil rakyat pak, jangan main-main. Kita minta rinciannya,” tegasnya.
Ia menyoroti bahwa jawaban dari Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) terkait rincian belanja hibah sebesar Rp 23 Miliar selalu tidak jelas dan terkesan mengambang.
“Belanja Hibah Rp 23 Miliar. Apa-apa rinciannya ini pak. Masa kita tanya TAPD jawabannya ngambang. Jawabannya harus besok-harus besok. Eh, uang rakyat ini pak. Jangankan 23 Miliar, seribu rupiah pun saya akan kejar pak,” tegas Harlan.
Selain itu, ketua BMI Mubar ini juga mempertanyakan telaah belanja subsidi yang telah diminta sebelumnya. Ia mempertanyakan mengapa informasi tersebut sulit diberikan kepada DPRD Mubar.
“Dari tadi malam saya sudah sampaikan kepada TAPD, bahwa kalau bisa TAPD dibawakan data. Tapi sudah mau malam ini tidak ada juga data yang diberikan kepada DPRD Mubar. Kasihlah rinciannya ke kita supaya kita sama-sama tahu. Kalau perlu secara tertulis diberikan kepada kami,” pintanya.
Harlan menekankan bahwa DPRD membutuhkan rincian tersebut agar dapat memberikan jawaban yang akurat kepada masyarakat terkait peruntukan dana hibah.
“Jangan sampai kita keluar dari ruangan ini kita ditanya masyarakat, kenapa DPRD sepakati yang ini. Lantas kita mau jawab apa,” kata Harlan.
Harlan menegaskan bahwa dirinya tidak memiliki kepentingan pribadi dalam dana hibah ini, namun ia meminta agar Pemda Mubar memberikan rincian yang jelas.
“Kecuali kita marah-marah baru diberikan,” tegasnya.
Terkait Hal itu, Kepala BAKD Mubar Melalui Kabid Anggaran, Irwansyah juga tidak bisa menyampaikan rincian anggaran. Dia hanya menyampaikan item item kegiatan seperti Dekranasda, PKK, Pramuka, Dana Bos, DAK Non fisik,dana Parpol dan hiba rumah ibadah.
“Kalau rinciannya belum bisa disampaikan kepada DPRD, kecuali kita buka dulu sistem”, tutupnya.(Red/kabartime.com).
