Example floating
Example floating
Example 728x250
Berita

Kinerja Inspektorat Mubar Dikritik, Pengawasan Dana Desa Dipertanyakan

216
×

Kinerja Inspektorat Mubar Dikritik, Pengawasan Dana Desa Dipertanyakan

Sebarkan artikel ini
Foto Karikatur

MUNA BARAT – Kinerja Inspektorat Kabupaten Muna Barat (Mubar) kembali menjadi sorotan tajam. Lembaga yang seharusnya menjadi pengawas utama dalam pengelolaan Dana Desa (DD) dinilai tidak efektif. Banyaknya proyek pembangunan desa yang bermasalah, seperti proyek fiktif atau tidak sesuai standar, luput dari perhatian Inspektorat.

Hal ini menimbulkan dugaan bahwa inspeksi yang dilakukan hanya bersifat formalitas. Sejumlah elemen masyarakat dan tokoh pemuda Muna Barat menyoroti banyaknya kejanggalan dalam proyek-proyek pembangunan desa yang didanai oleh DD. Mulai dari kualitas pengerjaan jalan yang buruk, bangunan yang terbengkalai, hingga proyek yang diduga fiktif, seolah-olah luput dari pengawasan tim Inspektorat.

Seorang tokoh pemuda Mubar, La Ode Pure mengungkapkan bahwa tugas Inspektorat seharusnya melakukan pemeriksaan rutin dan mendalam. Namun, anehnya, banyak proyek bermasalah yang tidak pernah mereka temukan.

“Terkesan hanya datang, mengambil foto, lalu pergi. Inspeksi yang dilakukan tidak menunjukkan upaya serius untuk menemukan dan menindak penyimpangan,”ujarnya

Kondisi ini menyebabkan menurunnya kepercayaan publik terhadap kinerja Inspektorat Mubar. Masyarakat menduga adanya praktik kolusi antara oknum Inspektorat dengan pihak-pihak yang bertanggung jawab atas proyek-proyek tersebut. Kecurigaan ini diperkuat dengan tidak adanya sanksi tegas yang diberikan kepada kepala desa atau perangkat desa yang terbukti melakukan penyimpangan.

“Seharusnya, jika ada temuan, Inspektorat berani memberikan rekomendasi sanksi, bahkan sampai ke ranah hukum. Namun, kasus-kasus ini terkesan dibiarkan begitu saja,” tambahnya.

La Ode Pure juga mendesak Bupati Muna Barat untuk segera mengevaluasi secara menyeluruh kinerja Inspektorat. Ia menuntut peningkatan transparansi dan akuntabilitas dalam setiap kegiatan inspeksi. Selain itu, diperlukan sistem pengawasan yang lebih ketat dan independen agar Inspektorat dapat bekerja secara objektif tanpa intervensi dari pihak manapun.

“Kami berharap pimpinan daerah segera bertindak. Dana desa yang besar ini jangan sampai habis tanpa hasil yang jelas di desa. Kepercayaan masyarakat harus dipulihkan dengan tindakan nyata,” pungkasnya.

Hingga berita ini di terbitkan, kepala inspektorat Mubar, Agustamin Sudjono belum memberikan komentar. Pihak media juga sudah menghubungi nomor telepon melalui watshap selulernya namun tidak diangkat. (Red/kabartime.com)

Example 728x250
Example 120x600

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *