Example floating
Example floating
Example 728x250
BeritaHukum & KriminalNasional

Kejagung Didesak Usut Tuntas Dugaan Keterlibatan Bupati Muna Barat dalam Kasus PT AMI-Amindo

963
×

Kejagung Didesak Usut Tuntas Dugaan Keterlibatan Bupati Muna Barat dalam Kasus PT AMI-Amindo

Sebarkan artikel ini
Ketgam : Aliansi Masyarakat Peduli Hukum (Ampuh) Sulawesi Tenggara (Sultra) menggelar aksi demonstrasi di depan Gedung Kejaksaan Agung RI, Jakarta, Rabu (15/10/2025),(foto istimewah).

MUNA BARAT,KABARTIME.COM – Aliansi Masyarakat Peduli Hukum (Ampuh) Sulawesi Tenggara (Sultra) menggelar aksi demonstrasi di depan Gedung Kejaksaan Agung RI, Jakarta, Rabu (15/10), menuntut pengusutan dugaan penyerobotan kawasan hutan tanpa izin di Kecamatan Talaga Raya, Kabupaten Buton Tengah (Buteng).

Massa Ampuh Sultra menduga PT. Arga Morini Indah (AMI) dan PT. Arga Morini Indotama (AMINDO) melakukan penyerobotan Kawasan Hutan Produksi Terbatas (HPT) seluas kurang lebih 200 hektar untuk kegiatan pertambangan.

Direktur Ampuh Sultra, Hendro Nilopo, mengungkapkan bahwa berdasarkan data yang mereka miliki, Bupati Muna Barat berinisial DW menjabat sebagai Direktur di PT. AMI dan PT. Amindo pada periode 2020-2025. Meskipun pada tahun 2024 terjadi perubahan susunan direksi dan komisaris yang menghilangkan nama DW, Ampuh Sultra menduga penyerobotan kawasan hutan telah terjadi sejak 2021-2023, saat DW masih menjabat.

“Kuat dugaan DW terlibat aktif melakukan penyerobotan kawasan di PT. AMI maupun PT. Amindo. Inilah alasan kami meminta agar Kejagung segera memanggil dan memeriksa DW,” tegas Hendro.

Ampuh Sultra meyakini bahwa meskipun kedua perusahaan tersebut memiliki backingan yang kuat, Kejaksaan Agung RI mampu mengungkap dugaan kejahatan yang dilakukan oleh Bupati Muna Barat dalam kasus ini.

“Kami tahu duo PT. AMI ini backingannya kuat, bahkan ada nama PT. Virtu Dragon Nickel Industry (VDNI) sebagai pemegang saham. Tetapi kami yakin Kejagung akan lebih kuat mengungkap kejahatan mereka,” ujar Hendro.

Ampuh Sultra berjanji akan terus mengawal kasus ini dan berencana melakukan aksi lanjutan minggu depan untuk menekan agar kasus ini segera dituntaskan.

Menanggapi desakan tersebut, Bupati Muna Barat La Ode Darwin menyatakan bahwa dirinya sudah tidak memiliki hubungan dengan perusahaan tersebut sejak tahun 2023.

“Kalau itu kan urusannya yang lain-lain. Saya itu sejak 2023 sudah tidak di sana, sudah tidak di perusahaan itu. Itu urusan manajemen lah itu,” ujarnya.

Terkait aksi di Kejagung, Bupati Muna Barat merasa tidak ada hubungannya dengan dirinya.

“Kalau ada hubungannya ia biarkan saja lah. Artinya kalau mereka mau demo sampai bagaimanapun yang penting saya sudah tidak di situ. Itu urusannya manajemen yang baru,” pungkasnya. (red/kabartime.com).

Example 728x250
Example 120x600

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *