MUNA BARAT, KABARTIME.COM – Ucapan Bupati Muna Barat (Mubar), La Ode Darwin, terkait “perampokan” APBD 2023-2024 terus menuai reaksi keras. Pernyataan ini diduga sarat akan dendam politik terhadap pemimpin sebelumnya, mengingat jarang terjadi seorang pemimpin saling menghujat, apalagi menuding pendahulunya sebagai “perampok” APBD.
Pernyataan kontroversial ini telah memicu sorotan dari berbagai pihak. Lembaga Investigasi Reformasi dan Advokasi (LIRA) bahkan mendesak Kejaksaan Tinggi Sulawesi Tenggara (Kejati Sultra) untuk melakukan pemeriksaan terkait pernyataan tersebut. Tak hanya LIRA, Pandawa Demokrasi juga turut angkat bicara. Organisasi ini menilai bahwa ucapan Darwin berpotensi menciptakan kegaduhan politik dan mengganggu fokus pembangunan daerah.
Ketua Pandawa Demokrasi, Yasir Ode Fukara, menyatakan bahwa Darwin seharusnya merangkul para pemimpin sebelumnya, bukan malah menciptakan jarak politik yang dapat merusak kesinambungan pembangunan.
“Sebelas tahun pemekaran Muna Barat sudah banyak kemajuan. Para pemimpin sebelumnya, mulai dari La Ode M. Rajiun Tumada hingga Pahri Yamsul, juga memiliki kontribusi meskipun belum sempurna. Bupati sekarang seharusnya melanjutkan, bukan membuka konflik dengan mereka,” ujar Yasir dalam keterangannya, Selasa (7/10).
Yasir mengingatkan bahwa Darwin adalah pemimpin yang dipilih oleh rakyat. Oleh karena itu, ia harus memusatkan energinya pada kerja nyata, bukan pada dinamika politik masa lalu.
“Bupati sekarang kan lahir dari pilihan rakyat, meski melawan kotak kosong. Jadi tidak perlu lagi ada sekat politik. Rakyat menunggu hasil kerja, bukan perdebatan. Baru delapan bulan menjabat, belum saatnya diukur dari kritik, tapi dari kinerja,” tegasnya.
Mantan Ketua Pers Mahasiswa Universitas Halu Oleo (UHO) ini menilai bahwa pernyataan Darwin mengenai dugaan “perampokan APBD” terkesan tergesa-gesa dan dapat menimbulkan asumsi liar di masyarakat.
“Muna Barat ini seharusnya dibangun dengan kebersamaan. Jika memang ada dugaan perampokan, bicarakan langsung dengan para bupati terdahulu supaya jelas dan elegan. Jangan sampai menimbulkan tafsir liar di masyarakat,” kata Yasir.
Ia menambahkan bahwa ucapan seorang kepala daerah harus didasarkan pada data dan diarahkan pada penyelesaian, bukan malah menambah kegaduhan publik.
“Soal benar atau tidaknya dugaan itu, biarlah aparat penegak hukum yang membuktikan. Jangan sampai pernyataan seperti ini justru menjadi bola liar,” lanjutnya.
Selain menyerukan agar polemik segera diredam, Yasir juga mendesak Darwin untuk memprioritaskan pembangunan infrastruktur yang belum rampung, terutama Kompleks Perkantoran Bumi Praja Laworoku yang hingga kini masih mangkrak.
“Lebih baik fokus menuntaskan infrastruktur yang tertunda, terutama kantor bupati. Sudah sebelas tahun Muna Barat mekar, tapi belum punya kantor definitif. Daerah Otonomi Baru (DOB) lain yang seumuran sudah punya. Ini harus jadi prioritas,” tutup mantan Ketua Ikatan Pelajar Nahdlatul Ulama (IPNU) Muna Barat itu.(Red/Kabartime.com).
