MUNA BARAT,KABARTIME.COM– Bupati Muna Barat, La Ode Darwin, melontarkan kritik pedas terhadap pemerintahan sebelumnya terkait pengelolaan anggaran daerah tahun 2023 dan 2024. Dalam pernyataannya, Darwin menuding adanya praktik “perampokan” kepentingan pribadi yang mengabaikan kepentingan daerah.
Ia bahkan menantang pihak-pihak yang merasa terusik dengan ucapannya untuk berdiskusi terbuka dan membeberkan data Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).
Darwin menjelaskan bahwa definisi “perampok” yang ia maksud adalah tindakan mengambil keuntungan untuk kepentingan pribadi, tanpa mempedulikan kepentingan masyarakat Muna Barat. Ia menyoroti sejumlah masalah yang ditinggalkan oleh kepemimpinan sebelumnya, termasuk proyek pembangunan jalan yang mangkrak dan berbagai kasus yang sedang ditangani oleh Kejaksaan.
“Itulah yang saya maksud bahwa ada kepentingan-kepentingan yang tidak memikirkan daerah dan mementingkan kepentingan pribadi,” tegas Darwin.
Ia mengungkapkan bahwa kondisi keuangan daerah saat ini sangat terbebani akibat kebijakan yang diambil pada periode sebelumnya. Menurutnya, jika pengelolaan keuangan daerah dilakukan dengan baik sejak awal, kondisi finansial Muna Barat saat ini akan jauh lebih stabil.
“Memang beban kepemimpinan kami ini berat. Tapi kalau ada yang tersinggung dengan pernyataan ‘Perampok’ itu, suruh ketemu saya, supaya saya bukakan datanya bahwa kamu ini kenapa tahun 2023 kau buat begini dan 2024 kau buat begini,” tantang Darwin dengan nada geram.
Darwin juga menyoroti bahwa para pemimpin sebelumnya seharusnya mempertimbangkan dampak jangka panjang dari setiap program yang mereka canangkan.
“Tapi kan mereka tidak menghitung, dan dampaknya seperti yang kita rasakan sekarang ini,” ujarnya.
Menanggapi potensi kritik terhadap kepemimpinannya saat ini, Darwin menegaskan bahwa dirinya dan Wakil Bupati, Ali Basa, baru menjabat selama tujuh bulan dan diwarisi utang yang besar.
“Kalau mau salahkan saya kan tidak mungkin kan. Kita dengan Pak Ali Basa ini baru tujuh bulan menjabat. Kemudian kita masuk, utang itu sudah besar,” jelasnya.
Lebih lanjut, Darwin memaparkan data terkait belanja pegawai. Ia menyebutkan bahwa pada tahun 2021 dan 2022, belanja pegawai masih berada di bawah Rp 150 miliar, dengan sisa anggaran sekitar Rp 200 miliar untuk belanja publik. Namun, pada tahun 2023, terjadi peningkatan signifikan akibat kebijakan penambahan Tunjangan Penghasilan Pegawai (TPP) dan kebijakan lain yang tidak mempertimbangkan keberlanjutan keuangan daerah.
“Harusnya kan sudah dihitung ini, Pak, bahwa ke depan kira-kira bagaimana. Tapi Ini kan tidak ada perencanaan keuangan yang matang,” kritik Darwin.
Ia kembali menegaskan kesiapannya untuk berdiskusi terbuka dengan pihak-pihak yang merasa tersinggung dengan pernyataannya.
“Jadi kalau ada yang tersinggung, suruh ketemu saya supaya kita buka-bukaan. Ini daerah ini jadi seperti ini atas ulah siapa. Termasuk dibebankan utang kita tahun 2025,” tegasnya.
Darwin mengaku sangat kecewa dengan kebijakan yang diambil oleh kepemimpinan sebelumnya.
“Sebenarnya saya marah betul dengan kebijakan tersebut. Kita ditinggalkan masalah sementara mereka hanya memikirkan kepentingan sesaat. Mereka tidak memikirkan keberlanjutan,” ungkapnya.
Darwin menegaskan bahwa dirinya dan Ali Basa memiliki visi jangka panjang untuk pembangunan Muna Barat.
“Kita ini menjabat selama lima tahun, Pak, tapi saya sudah memikirkan kondisi tahun 2027 bagaimana dan 2028 bagaimana. Perencanaan keuangan daerah ini tidak hanya berlaku satu tahun. Tapi kita dengan Pak Ali Basa itu memikirkan selama lima tahun,” pungkasnya.(Red/kabartime.com).
