Muna Barat– Rencana Pemerintah Kabupaten Muna Barat (Mubar) menyiapkan subsidi sebesar Rp1 miliar untuk maskapai Sriwijaya Air demi pengoperasian kembali rute penerbangan Bandara Sugimanuru–Sultan Hasanuddin menuai kritik dari kalangan pemerhati kebijakan publik.
LM Junaim, Pemerhati Kebijakan Publik Muna Barat menilai kebijakan tersebut tidak memiliki urgensi dan justru kontradiktif dengan pernyataan Bupati Darwin sebelumnya mengenai keterbatasan APBD.
“Bupati Darwin berkali-kali mengeluhkan kondisi keuangan daerah yang terbatas sehingga pembangunan infrastruktur dasar, layanan kesehatan, dan pendidikan selalu tersendat. Tapi ironisnya, tiba-tiba daerah ini bisa menyiapkan Rp1 miliar untuk subsidi kepada maskapai penerbangan. Ini jelas tidak konsisten,” tegas LM Junaim di Kendari, Selasa (19/8/2025).
Menurut Junaim, kebijakan ini lebih menguntungkan pihak maskapai daripada masyarakat Muna Barat. Dengan harga tiket yang tetap mahal, sekitar Rp799 ribu sekali jalan, rakyat kecil tetap tidak akan mampu menikmatinya.
“Kalau benar ingin membantu masyarakat, seharusnya Rp1 miliar itu dialihkan untuk memperbaiki jalan-jalan rusak, menambah fasilitas kesehatan, atau mendukung UMKM. Bukan malah dipakai menyubsidi perusahaan besar yang jelas-jelas orientasinya bisnis,” tambahnya.
Pemerhati kebijakan Publik Mubar mendesak agar pemerintah daerah menjelaskan secara transparan mekanisme subsidi tersebut. Apakah akan disalurkan langsung ke maskapai ataukah berupa subsidi tiket bagi penumpang.
“Kalau dana ini langsung masuk ke maskapai tanpa mekanisme yang jelas, ini rawan penyalahgunaan. Publik berhak tahu ke mana uang rakyat sebesar Rp1 miliar itu akan dialokasikan,” tegas Junaim.
Ia menutup dengan menegaskan bahwa prioritas pembangunan Muna Barat harus berpihak pada kepentingan rakyat banyak, bukan pada kepentingan bisnis segelintir pihak. (Red/kabartime.com).
