MUNA BARAT,KABARTIME.COM– Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Muna Barat (Mubar) menekankan bahwa proses perencanaan pembangunan tahun 2025 harus mempertimbangkan aspirasi masyarakat. Hal itu disampaikan Anggota DPRD Mubar, La Ode Sariba. Kata dia, Efesiensi Anggaran Tahun 2025 ini berdampak pada penghapusan beberpa program yang di rencanakan dalam APBD. Meski demikian, Ia menekankna kepada pemerintah daerah agar dalam penyusunan anggaran harus memprioritaskan aspirasi masyarakat.
“Aspirasi masyarakat harus diperjuangkan. Jangan sampai ada program yang tertunda, terutama yang menyangkut kebutuhan dasar seperti jalan dan jembatan”, tegasnya.
Politisi Nasdem ini menyampaikan bahwa ada salah satu jembatan yang perlu di bangun tahun 2025 ini, yakni Jembatan Tolimbo di desa Kombikuno, Kecamatan Napano Kusambi. Jembatan tersebut sangat di butuhkan oleh masyarakat karena berperan sebagai akses penghubung antara Kabupaten Mubar dan Muna.
“Untuk itu kami harapkan komitmen pemerintah dalam merealisasikan proyek-proyek strategis meski anggaran dipangkas. Khususnya Jembatan Tolimbo. Karena selain penghubung dua kabupaten, jembatan ini merupakan satu-satunya akses masyarakat dalam mengangkut hasil pertanian”, Kata Sariba.
Ditempat yang sama, Ketua Komisi III, La Ode Harlan Sadia, menekankan kepada Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) untuk mengedepankan Transparansi dalam penyusunan program strategis, khususnya berkaitan dengan kebutuhan masyarakat.
“Pemerintah harus transparan dan wajib menyampaikan detail program yang terdampak efisiensi agar DPRD dapat memberikan pemahaman ke masyarakat. Karena efesiensi anggaran ini berpotensi mengecewakan masyarakat,” Kata Harlan.
Terkait Usulan Dua anggota DPRD Mubar tersebut, Ketua DPRD La Ode Rafiudin menyatakan akan menggelar RDP lanjutan dengan menghadirkan Bupati Mubar untuk membahas detail program terdampak efesiensi anggaran tahun 2025.
“Kami ingin memastikan tidak ada program krusial yang terhambat,” ujarnya. Rapat dihadiri pula Wakil Ketua DPRD La Ode Amin, Asisten III Setda Muna Barat Syahrullah Ando, Kepala BKAD La Ode Muhammad Taslim, serta jajaran Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD).
DPRD dan eksekutif sepakat untuk menjaga komunikasi terbuka guna meminimalkan dampak efisiensi terhadap pelayanan publik. Masyarakat diharapkan tetap memperoleh informasi akurat melalui saluran resmi pemerintah.
Sementara itu, Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Mubar, Raden Djamun S, menjelaskan bahwa pemangkasan anggaran tahun 2025 sebesar Rp 54 Milyar. Anggaran tersebut berasal dari dua sumber yakni Dana Alokasi Umum (DAU) dipotong Rp25 miliar dan Dana Alokasi Khusus (DAK) berkurang Rp29 miliar.
“Meski demikian, Pemda memastikan program seperti jembatan Tolimbo tetap dilanjutkan”, pungasnya (Adv).
Penulis : Redaksi Kabartime.com
