MUNA BARAT, KABARTIME.COM– Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Muna Barat (Mubar) , La Ode Harlan Sadia, menggelar Reses untuk menyerap Aspirasi Masyarakat di Kecamatan lawa,Mubar.
Dalam Reses tersebut La Ode Harlan menginisiasi pembentukan Kelompok Usaha Bersama (KUB) untuk masyarakat di wilayah kecamatan lawa. Dari delapan desa dan kelurahan yang ada di Kecamatan Lawa, hanya Empat Desa dan dua Kelurahan yang di bentuk yakni Desa Lagadi,Desa Madampi,Desa Latugho,Desa Watumela, Kelurahan Wamelai dan Kelurahan Lapadaku.
Enam kelompok KUB tersebut langsung di Notariskan. Biaya Notaris di tanggung melalui dana Pribadi, Masyarakat hanya mengumpulkan nama ketua, bendahara dan anggota dengan syarat yang telah di tentukan.
“Enam Kelompok Ini hanya Tahap awal, Rencananya kedepan saya akan buatkan setiap desa satu Kelompok, khususnya wilayah Dapil dua, Yakni Kecamatan, Lawa,Barangka,Wadaga dan Tiworo Selatan”, jelasnya.
Pembentukan Kelompok Usaha ini bertujuan untuk menumbuhkan semangat gotong royong kepada seluruh masyarakat dalam hal Meningkatkan Kreatifitas Industri Rumahan serta UMKM yang ada di masing-masing Desa, sekaligus menunjang Program Bupati Terpilih maupun Program Nasional seperti Makan Bergizi Gratis.
Ketua Komisi Tiga DPRD Mubar ini menyampaikan bahwa saat ini masyarakat harus jelih melihat Program Nasional. Seperti Program Makan Bergizi Gratis (MBG). Harusnya Masyarakat Mulai berpikir dan melihat peluang sehingga Program tersebut bisa berdampak pada masyarakat.
“Pertanyaannya, apa kah kita di Mubar ini bisa menyediakan alat dan bahannya. Seperti Telur, Sayur, Beras dan sebagainya. Apa kah, telur yang akan di distribusikan untuk Makan Bergizi Gratis itu berasal dari Kecamatan Lawa, atau Kabupaten Mubar.Kan belum tentu. Makanya pentingnya pembentukan Kelompok ini untuk menunjang program-program nasional di Daerah”, ujarnya.
Politisi PDIP Mubar ini juga menyampaikan bahwa Anggaran MBG ini telah di porsikan untuk semua daerah di seluruh indonesia termasuk Kabupaten Muna Barat. Anggaran itu diharapkan bisa dikelolah di daerah masing-masing dan bisa membangun pertumbuhan ekonomi.
Dalam rangka menyambut anggaran MBG ini masyarakat harus dibekali dan salah satu tugas kita sebagai Anggota DPRD adalah memfasilitasi masyarakat, Salah satunya adalah menyediakan kelompok Usaha Bersama.
“Apa gunanya Anak-anak kita makan bergizi tapi Sumbernya dari daerah lain, seperti sayur telur beras. Ini kan lucu, sementara kita juga punya sumberdaya untuk menyediakan itu”, terangnya.
“Makanya perlu kita buat kelompok. Contoh misalnya, di Lagadi ada potensi untuk pelihara ayam potong dan ayam Petelur. Dengan adanya industri rumahan ini maka daging ayam dan Telur untuk program Makan Bergizi Gratis di wilayah Lawa ini tidak mesti beli di luar”, lanjut Harlan.
Harlan juga mengakui bahwa stok swasembada pangan kita di Mubar sangat bergantung dengan daerah lain, seperti telur, sayur mayur,beras,dan lain-lain. Dengan adanya Program MBG ini kedepan , harga telur, daging ayam ini pasti akan mahal. Karena kebutuhan semakin banyak.
Muna Barat memiliki Ratusan sekolah dan puluhan ribu anak yang akan dikasi makan di sekolah. Jika semua bahan kita beli dari luar,berarti tidak ada perputaran ekonomi di masyarakat kita. Sementara anggarannya untuk kita, tapi kita belanja di luar.
“Nah, melalui kelompok ini kita bisa menyediakan itu. Contoh misalnya di lagadi, Bamana kita Brend ini lagadi menjadi wilayah penghasil telur. Setelah dilihat prospeknya maka daerah juga bisa bantu dalam bentuk subsidi untuk meningkatkan produksi.
Sehingga kedepannya kita tidak beli lagi telur di luar daerah, sama halnya dengan komoditas lain seperti daging,sayur mayur beras dan sebagainya”, terang Harlan.
Dengan demikian kata Harlan, kita bisa berdayakan masyarakat sekaligus membangun spot-spot pertumbuhan ekonomi di kecamatan lawa.
Selain menunjang Program Nasional, Kata Harlan, kelompok tersebut nanti menjadi dasar untuk memperjuangkan aspirasi masyarakat di DPRD Mubar. Apa kah itu melalui APBD Mubar, APBD Provinsi Maupun APBN. Kalaupun dari tiga sumber Anggara tersebut tidak di akomodir maka bisa di masukan melalui Pokok pikiran DPRD. Pokir itu di ambil melalui aspirasi masyarakat atau yang disebut Reses seperti yang dilakukan hari ini.
“Aspirasi masyarakat ini nantinya akan di pilah berdasarkan skala prioritas. Mulai dari prioritas pertama kedua dan ketiga. Skala prioritas ini nantinya akan di tuangkan dalam program untuk di turunkan di kelompok masing-masing”, tuturnya.
Dalam Reses tersebut masyarakat juga mengusulkan berbagai program seperti Jalan Usaha Tani, Pengadaan bibit sapi, Sumur Bor dan Tenda jadi. Namun semua program tersebut tidak mungkin di realisasikan melalui dana Pokir DPRD. Untuk itu, dia menyarankan agar Masyarakat juga mengusulkan program tersebut di Musrembang di desa maupun di tingkat kecamatan hingga kabupaten. Nanti usulan-usulan tersebut dikawal di DPRD Mubar
“Musrembang ini juga berawal dari desa, kemudian di Kecamatan lalu di Kabupaten. Terakhir, usulan dalam musrembang ini di bawa di DPRD Mubar. Dalam konteks itu, Saya juga adalah Anggota Banggar di DPRD Mubar yang di utus Oleh Masyarakat Melalui Partai PDI Perjuangan yang di Kenal Partai Wong Cilik ini siap berbicara untuk memperjuangkan usulan masyarakat”, pungkasnya. (Adv)
Penulis : Redaksi Kabartime.com
