MUNA BARAT,KABARTIME.COM– Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Muna Barat (Mubar) Tahun 2025 sangat memprihatinkan. Pasalnya dari Rp 761 miliar APBD yang di tetapkan tinggal 100 milyar lebih yang akan di kelolah oleh Pemda Mubar. Hal itu disampaikan Anggota DPRD Mubar Agung Dharma.
Agung merinci, dari Anggaran 761 Milyar tersebut telah di hitung berdasarkan porsi masing masing.
Diantaranya adalah belanja pegawai mencapai 43,94 Persen atau kurang lebih Rp 334 miliar, Dana Desa dan ADD berkisar senilai Rp 100,3 miliar, DAK fisik dan non fisik kurang lebih Rp 113 miliar, dan biaya lain-lain pendapatan daerah kurang lebih Rp 25 miliar di dalamnya kapitasi dan non kapitasi kemudian Pokir DPRD berkisar Rp 21 miliar dan hitungan utang piutang dengan pihak ketiga sebesar Rp 19 miliar. Sementara itu Estimasi Silfa berkisar Rp 40 Milyar.
“Kita ada tambahan dana Rehabilitasi dan Rekonstruksi (RR) BNPB sebesar Rp 9 miliar, jadi total estimasi belanja berkisar Rp 660 miliar sehingga masih ada selisih Rp 101 milyar untuk di kelolah tahun 2025 “, jelasnya.
Tingginya Belanja Modal dan Belanja Barang tersebut mengakibatkan APBD Mubar defisit, sehingga alternatif yang akan dilakukan adalah melakukan evaluasi terhadap anggaran TPP ASN.
Terkait hal itu, Kepala Badan Keuangan Daerah, LM.Taslim menjelaskan bahwa wacana peninjauan kembali Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) 2025 belum ada instruksi resmi dari Sekretaris Daerah (Sekda) atau Penjabat (Pj) Bupati terkait revisi besaran TPP.
“Sampai saat ini, belum ada arahan langsung dari pimpinan untuk menurunkan tarif TPP,” tegasnya.
Sementara itu Kemudian, Sekda Muna Barat, LM Husein Tali menyampaikan bahwa Wacana peninjauan TPP ASN sudah di Komunikasikan dengan Bupati terpilih La Ode Darwin. Kata dia, TPP ASN tidak akan dikurangi namun akan di atur ulang tata kelolanya.
“Hasil Kordinasi dengan Bupati Terpilih tidak akan di kurangi. Bupati terpilih janya memberi saran agar cara membaginya di bedakan antara yang rajin dan yang malas”, terangnya.
Untuk memastikan ASN yang rajin atau tidak Kata Sekda, Pemda Mubar akan menggunakan Absen elektronik dengan sistem yang baru atau face scan agar bisa efektif sehingga akan ada penghematan dari anggaran TPP itu.
“Supaya bisa di bedakan atara yang rajin atau tidak. Dengan demikian akan ada penghematan dari TPP tersebut”, pungkasnya.
