MUNA BARAT, KABARTIME.COM – Presiden Republik Indonesia (RI), Joko Widodo melakukan rapat Kordinasi (Rakor) dengan 192 Penjabat (Pj) Kepala Daerah di Istana Negara, Jakarta pada Kamis 30 November 2023. Salah satu diantaranya, Pj Bupati Muna Barat (Mubar) Dr Bahri.
Kata Bahri, dalam Rakor tersebut Presiden Joko Widodo memberikan delapan instruksi dan arahan dalam menghadapi dampak ekonomi global yang terjadi selama ini.
“Ada delapan arahan yang disampaikan Presiden RI kepada 192 penjabat kepala daerah yang hadir,” kata Bahri. Jumat, (1/12/2023)
Delapan arahan yang disampaikan Presiden Joko Widodo antara lain :
- Soal ketidak pastian ekonomi global.
Presiden Joko Widodo menyampaikan bahwa semua tahu bahwa dunia sekarang tidak baik-baik saja, dunia sekarang semakin tidak jelas, ketidakpastian ekonomi global yang sulit dihitung, mengkalkulasi & menghitung situasi ekonomi global betul-betul tidak gampang dan sering unpredictable. Kenaikan suku bunga di Amerika, semua negara berkembang kena dampaknya karena terjadi capital outflow, dollar ditarik semua ke Amerika. - Menghadapi Perubahan iklim yang melanda beberpa Provinsi di indonesia. Ada tujuh provinsi yang mengalami di Indonesia, dan beberapa negara yang akhirnya menurunkan produksi beras kita. Kita mau tutup dengan beras impor sekarang sudah tidak semudah dulu.
Kemudian 22 Negara sudah menyetop dan mengurangi ekspor karena mereka sendiri juga mau menyelamatkan warganegaranya.
Presiden juga sudah berbicara dengan PM Narendra Modhi, yang punya stok beras, tapi dia tidak berani melepas. Vietnam, Kamboja, Thailand yang biasanya menyodor-nyodorkan juga sama. Bisa tapi terbatas, inilah situasinya. - Mengantisipasi dampak Perang.
Melihat kondisi sekarang Kita sudah pusing dengan yang namanya perang di Ukraina, belum rampung belum jelas kapan selesainya, tambah lagi Hamas dan Israel.
Kelihatannya Ukraina jauh, tetapi apa dampaknya? stok gandum di Ukraina 77 juta ton berhenti. Di Russia 130 juta ton gandum berhenti di Russia, artinya 2 negara saja 207 juta ton pangan berhenti disana. Kita pertahun konsumsi 31 juta ton beras, ini 207 juta ton gandum berhenti di dua negara ini, akibatnya harga gandum naik, akibatnya kurang pangan dan kelaparan termasuk di Eropa.
Belum lagi perang Hamas dan Israel kalau meluas, melibatkan Hizbullah, Libanon, Suriah, Houti, saya kira semua akan masuk bantu membantu yang terjadi adalah kenaikan harga minyak.
“Situasi seperti ini yang bapak/ibu harus tahu dan mengerti. Kalau BBM naik maka inflasi akan naik, harga barang dan jasa akan naik. Kita sendiri 7 provinsi kena super El Nino, produksi turun,” jelasanya.
- Menekan Kenaikan harga Beras di Daerah.
Beras sudah naik 19,8% year to year sedangkan month to date 2,5%. Kalau pemerintah daerah mempunyai kemampuan segera intervensi agar harga pangan tidak semakin naik. Oleh sebab itu lihat pasar, stok di kabupaten/kota provinsi, cek lihat jangan terjebak rutinitas administrasi sehari-hari. Urusan harga tolong diperhatikan, jaga pasokan, pantau harga, turun ke lapangan, - Menekan kenaikan inflasi di Provinsi.
Tingkat Inflasi di provinsi saat ini mencapai 1,1% sampai dengan 3,5%. Presentasi angka inflasi tersebut masih terbilang baik, namun Presiden menekankan kepada Kabupaten selalu waspada dengan presentase inflasi 1,1% sampai dengan 5,2%.
Kemudian tingkat inflasi Kota 1,1% sampai dengan 4,2% dan yang diatas 4% agar hati-hati. Karena sebetulnya anggaran tak terduga itu bisa dipakai untuk mengatasi inflasi, payung hukumnya sudah ada. Apabila ada harga naik, inflasi naik segera grojok pasokannya. Kadang-kadang hanya supply dan demand. Demand tetap supply tidak ada, cari ke produsennya. Bawang merah misalnya apabila naik cari langsung ke Brebes. Beras cari ke kabupaten yang surplus beras, menggunakan anggaran BTT. Yang di cover biaya transportasinya, ditanggung oleh pemda biar harganya sama dengan di tingkat produksi. - Pj Kepala Daerah Harus fokus dan melakukan terobosan serta tidak memiliki beban politik.
Presiden menyampaikan bahwa seluruh Penjabat yang ditunjuk atau dipilih karena melihat berpengalaman di pemerintahan dan tidak mempunyai beban politik.
“Oleh sebab itu pertimbangan teknokratik dalam membuat policy harusnya lebih enak. Bapak/Ibu bisa menentukan prioritas dan orientasi yaitu orientasi hasil, dan lakukan terobosan-terobosan kerja focus saja pada urusan yang penting. Pertumbuhan ekonomi, inflasi adalah hal-hal penting,” katanya.
- Presiden mengintruksikan lima urusan wajib yang harus dilaksanakan Pj kepala daerah.
Presiden menyampaikan agar Pj kepala daerah melakukan 5 hal yakni pertama adalah pengendalian inflasi agar tetap menjaga stabilitas harga kebutuhan pokok dan pantau harga riil di pasar, turun ke lapangan dan Jika ada masalah segera lakukan intervensi.
Kedua, dampak super elnino bagi penurunan produksi komoditas utamanya bahan pokok. Waspadai potensi kebakaran, segera selesaikan, kalau tidak mampu segera ke BNPB Pusat.
Terus Ketiga, pertumbuhan ekonomi sangat dipengaruhi investasi. Bantu investor utamanya dalam pelayanan perizinan. Sederhanakan prosedur, fasilitasi, jaga tata Kelola jangan ada pungutan karena ini juga akan membuka lapangan kerja.
Keempat, alokasikan untuk stimulus ekonomi dan bantuan social. Dalam kondisi seperti ini, Bapak/Ibu keluarkan Bansos, Pasar Murah, seperti sekarang dilakukan pemerintah pusat. Sekarang pemerintah memberi bantuan 10 kg beras perbulan sejak April s.d Desember. Pemerintah Provinsi, Kabupaten/Kota juga agar memberikan agar rakyat adem. Saya titip, yang dibeli produk dalam negeri, utamanya UMKM kita.
Kelima, dukung program prioritas pemerintah, penurunan kemiskinan ekstrem, pemberantasan stunting, hilirisasi industry. Ke-enam, tahun politik/pemilu saya minta Kepala Daerah berikan dukungan pada tugas-tugas KPUD dan Bawaslu tapi tidak mengintervensi apapun.
“Anggaran disegerakan, dan juga saya minta jangan sampai memihak, dan juga pastikan ASN netral. Yang terakhir menjaga kerukunan di tingkat bawah, apabila terjadi percikan segera selesaikan,” jelas Presiden RI.
- Presiden akan terus mengikuti kerja dan tugas Pj Kepala Daerah.
Presiden Joko Widodo menekankan kepada Pj kepala daerah agar terus bekerja Provesional, jika ada masalah segera di sampaikan ke Kemendagri, atau kepada Presiden.
“Urusan yang bisa diselesaikan sendiri agar diselesaikan sendiri. Bapak Pj. Gubernur/Bupati/Walikota di evaluasi tiap 3 bulan tapi saya evaluasi harian. Begitu Bapak/Ibu miring-miring saya ganti setiap saat itu bisa, itu hak prerogratif,” ucapnya.
Atas delapan arahan yang disampaikan tersebut, Pj. Bupati Mubar, Bahri akan terus menindaklanjut dan mengikuti instruksi Presiden. Sejauh ini, dua tahun menjabat sebagai Pj Bupati, Bahri terus menindak lanjut apa yang menjadi instruksi Presiden.
Terbukti, program-program yang diturunkan di Muna Barat, dampaknya menurunkan angka kemiskinan. Misal, program yang dijalankan sesuai instruksi Presiden adalah penekanan inflansi, pemberian BLT kelurahan atau desa, menggelar pasar murah, mendaftarkan kecelakaan kerja masyarakatnya ke BPJS Kesehatan, kesehatan gratis dan masih banyak lainya program yang berhasil dilakukan.
“Delapan arahan itu tetap saya jalankan sesuai instruksi Presiden. Sejauh ini juga kita sudah lakukan mulai dari penekanan inflansi hingga program lainya yang bersentuhan langsung di masyarakat,” katanya.
